Denpasar – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi kembali melakukan kunjungan dalam meninjau proyek infrastruktur transportasi yang akan mendukung sektor pariwisata di Bali, Jumat (26/7) kemarin. Dalam kunjungnya, Menteri Budi meninjau beberapa proyek yang diantaranya ada Proyek Pengembangan Dermaga Penyebrangan Sanur, Proyek Dermaga Cruise di Tanah Ampo sampai rencana Pembangunan Bandara Baru di Bali Utara.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hengki Angkasawan menyampaikan dalam kunjungannya, Menteri Budi juga menyempatkan diri bertemu dengan Gubernur Bali I Wayan Koster dalam membahas penyambungan pembangunan infrastruktur transportasi dengan kawasan pariwisata yang ada di Bali.

"Pemerintah sangat perhatian untuk mendorong sektor pariwisata di berbagai daerah. Untuk itu Kemenhub terus berupaya menyelesaikan pembangunan infrastruktur transportasi yang terkoneksi dengan kawasan pariwisata di Bali," ujarnya.

Salah satu rencana pembangunan infrastruktur adalah rencana Bandara Bali Utara yang saat ini masih terus dimatangkan. Menteri Budi menyampaikan pembangunan bandara baru ini akan berlokasi di Buleleng dan mulai dibangun menunggu infrastruktur Utara-Selatan selesai dibangun.

"Bandara Bali kita bahas berkaitan dengan prosedur saja, tetapi kita memang sepakat akan memfinalkan itu pada saat finalisasi jalur akses selatan-utara ini. Jadi kita punya alternatif beberapa ya bisa jalan tol, bisa kereta api, bisa juga jalan highway (protokol) ini nanti domainnya di Kementerian PU, karena kita nggak akan membangun bandara Bali utara tanpa ada infrastruktur utama itu," kata Menteri Budi

Terkait realisasi pembangunan bandara Bali Utara ini masih tergantung dari kesiapan infrastruktur di sekitar bandara tersebut. Pihak Kemenhub saat ini masih menunggu kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Tergantung nanti infrastruktur itu, kalau infrastruktur itu bisa cepat kita juga cepat, karena membangun bandara itu bisa 2-3 tahun. Karena infrastruktur ini juga biasanya pembebasan tanah yang jadi masalah kita menunggu proposal dari kementerian PU," jelas Menteri Budi.