Jakarta – Pemerintah telah mengumumkan pemenang tender proyek untuk pengembangan Bandara Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT) atau yang akan berubah nama menjadi Bandara Komodo ini kepada konsorsium CAS. Dalam konsorsium ini terdiri dari PT Cardig Aero Service (CAS), Changi Airport International Pte Ltd (CAI), dan juga Changi Airports MENA Pte Ltd. Proyek yang dikerjakan dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan bentuk kerjasama dengan konsorsium CAS ini akan dilakukan selama 25 tahun dengan nilai total investasi yang dikeluarkan mencapai Rp 1,23 triliun dan juga biaya operasional mencapai Rp 5,7 triliun.

"Pengoperasikan konsesi 25 tahun, selama 25 tahun aset itu dikembalikan ke pemerintah," kata Menteri Budi Karya, dikutip dari detik.com

Dengan nilai investasi tersebut, ruang lingkup yang akan dikerjasamakan dari proyek KPBU Bandar Udara Komodo ini adalah merancang, membangun serta membiayai pembangunan termasuk pembangunan fasilitas pendukung dari sisi udara yang meliputi perpanjangan serta pengerasan landasan pacu, penambahan apron bandara, stopway dan juga RESA.

"Tugas investor tentu merancang, membangun, membiayai, lalu mengoperasikan juga melakukan maintenance. Investasi Rp 1,23 triliun, di mana ini akan dilakukan operasional sebanyak Rp 5,7 triliun selama 25 tahun dan ada jaminan Rp 5 miliar dari investor,"jelas Menteri Budi

Selain itu Menteri Budi Karya menyebutkan, proyek pengembangan bandara dengan menggunakan skema KPBU ini dilakukan dalam rangka mendorong keikutsertaan badan usaha untuk membangun dan memberikan pelayanan infrastruktur transportasi di Indonesia. Selain itu skema KPBU juga menjadi cara alternatif pembiayaan tanpa bergantung dengan APBN.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang menyampaikan pada proyek pengembangan Bandara Labuan Bajo ini menjadi proyek pertama yang tidak menggunakan uang APBN sepeser pun.

"Skema KPBU ini merupakan bentuk alternatif pendanaan penyediaan infrastruktur yang tidak pakai APBN dan meningkatkan belanja modal di infrastruktur, dan mempercepat pembangunan infrastruktur," kata Menteri Sri Mulyani

Dalam mendukung jalannya proyek ini, Kementerian Keuangan telah memberikan dukungan kepada Kementerian Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dengan melalui Special Mission Vehicle yaitu PT PII.

"Kehadiran PT PII sebagai penyedia penjaminan dalam struktur proyek Bandara Komodo ini, merupakan salah satu bentuk dukungan dari pemerintah, yang bisa meningkatkan confidence, dengan menggunakan Special Mission Vehicle-nya Kementerian Keuangan,"jelas Menteri Sri Mulyani

Pengembangan yang dilakukan pada Bandara Labuan Bajo atau Bandara Komodo ini guna menyukseskan dan juga menunjang Kawasan Labuan Bajo sebagai salah satu kawasan destinasi pariwisata superprioritas. Target terdekat dari pengembangan bandara ini adalah dapat meningkatkan jumlah penumpang mencapai 4 juta penumpang dan kargo sebesar 3.500 ton pada tahun 2044, serta membuka konektivitas nasional maupun internasional.

"Pemenang proyek ini juga harus memelihara seluruh infrastruktur dan fasilitas Bandar Udara Komodo selama masa kerjasama, dan menyerahkan seluruh infrastruktur dan fasilitas Bandar Udara Komodo kepada PJPK pada saat masa kerjasama berakhir,"lanjutnya