Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tengah dihadapkan dengan permasalahan penanggulangan bencana banjir di Ibu Kota. Saat ini sebenarnya Pemprov DKI Jakarta telah memiliki beberapa proyek infrastruktur penanggulangan banjir, hal tersebut mulai dari multi purpose deep tunnel (MPDT) atau gorong-gorong raksasa yang telah dimulai rencananya sejak 2007.

Proyek multi purpose deep tunnel (MPDT) di Jakarta ini bermanfaat untuk atasi banjir serta dapat digunakan sebagai jalan tol. Dengan rencana terowongan ini dibuat dengan diameter 12 meter ini juga akan terhubung dengan jalan tol lainnya, dengan tol yang akan membujur sepanjang terowongan ini akan terhubung dengan jaringan Tol Lingkar Luar Jakarta I (JORR I) dan tol dalam kota.

Terowongan ini direncanakan bakal membentang sepanjang 23 km dengan terdapat 2 pintu keluar masuk kendaraan, yakni di Balai Kambang Condet Jakarta Timur dan juga di Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian jalan tol yang akan ada terhubung di terowongan ini diharapkan nantinya dapat berkontribusi terhadap pendapatan serta pengembalian modal dari investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan MPDT ini. Diperkirakan investasi yang dibutuhkan bakal mencapai Rp 26 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat itu, Djoko Kirmanto optimistis proyek ini dapat direalisasikan. Pasalnya, di negara-negara lain konsep terowongan multiguna ini sudah diterapkan, seperti Malaysia, Amerika dan Jepang. Proyek deep tunnel ini kemudian dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2017.

Namun sejak tahun 2015, proyek tersebut kembali tersendat. Deputi Menteri Koodinator Bidang Perekonomian bidang Infrastruktur saat itu, Lucky Eko Wuryanto menyebut proyek tersebut tidak layak secara finansial dan di perkirakan akan cenderung mahal serta tidak akan begitu efektif mengatasi curah hujan yang tinggi di Jakarta dalam musim tertentu.

Selain itu, terdapat juga proyek tanggul raksasa di Muara Baru yang akan menjadi tanggul pengaman wilayah pantai Jakarta dari banjir rob yang kerap terjadi. Tanggul raksasa (giant sea wall) ini telah direncanakan sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo setelah adanya kajian ulang selama 2 tahun.

Pada tahap awal, pembangunan tanggul laut ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko banjir, banjir rob dan mencegah penurunan permukaan air tanah kota Jakarta yang dibangun sepanjang 20,1 km dan melindungi wilayah kritis Kota Jakarta.

Pembangunan tanggul ini pun dibagi atas pembangunan tanggul sepanjang 4,5 km yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan telah rampung pada 2018 lalu, kemudian dilanjut dengan pembangunan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta serta pihak swasta yang bekerjasama.

Demi melanjutkan pembangunan tanggul laut ini, nantinya pemerintah juga akan bekerjasama dengan Belanda. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Menteri PUPR saat ini, Basuki Hadimuljono dalam pertemuannya dengan Menteri Belanda, Mark Rutte pada Senin (7/10/2019) lalu.

"Ini sudah sejak tiga tahun lalu bersama sama dengan Korea Selatan. Akan selesai Juli 2020 tapi kita teruskan" kata Menteri Basuki dikutip dari detik.com

Kemudian terdapat juga pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di wilayah Kabupaten Bogor, kedua bendungan ini diharapkan bakal menjadi penampung air hujan yang mengurangi debit air dari hulu menuju hilir. Proyek yang tahap konstruksi mulai digarap pada akhir 2016 lalu ini merupakan proyek yang dikerjakan oleh Kerja Sama Operasi (KSO) dari Abipraya-Sacna dan Kerja Sama Operasi (KSO) Wijaya-Basuko.

Hingga saat ini, konstruksi fisik pembangunan kedua bendungan tersebut telah mencapai 44% untuk Bendungan Ciawi dan 40% pada Bendungan Sukamahi. Ditargetkan pengerjaan kedua bendungan tersebut dapat rampung pada akhir tahun 2020.

Dan pembangunan infrastruktur pencegah banjir di Jakarta lainnya adalah pembangunan sodetan Ciliwung yang akan menghubungkan sungai Ciliwung dengan Banjir Kanal Timur (BKT). Panjang sodetan sungai Ciliwung ini akan mencapai 1,2 km namun saat ini baru rampung 600 meter saja, hal tersebut dikarenakan adanya hambatan dari pembebasan lahan.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan dengan hadirnya sodetan sungai Ciliwung ini akan mengurangi beban debit air di Pintu Air Manggarai dengan mengalirkan 60 milimeter per detik. Saat ini Menteri Basuki masih menunggu dari Pemprov DKI Jakarta untuk dapat membebaskan lahan terkait sodetan sungai Ciliwung tersebut.

"Kalau sodetan tergantung Pak Gubernur (Anies Baswedan) tentang pembebasan lahan. In take-nya karena kita kan di bawah itu terowongan. Sampai sekarang sudah sampai Cipinang, jadi Otista sampai Cipinang sudah selesai, udah tahun yang lalu malah,"kata Menteri Basuki dalam keterangan nya pada Jumat (3/1/2020).