Jakarta – Rencana pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Baru sedang dipersiapkan, Pemerintah menyampaikan terkait dengan kebutuhan pembiayaan dari pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Baru yang berlokasi di Kalimantan Timur ini mencapai Rp 466 triliun. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Eko D. Heripoerwanto.

Ia menjelaskan, dari total Rp 466 triliun tersebut, dibutuhkan 80% dana yang berasal dari non APBN berupa dalam bentuk kerjasama dengan badan usaha ataupun investasi dari berbagai investor. Kemudian untuk 20% sisanya, atau sekitar Rp 89.4 triliun akan dibiayai oleh APBN.

"Di sektor PUPR hampir semua kewenangan PUPR ditawarkan ke swasta. Ada jalan, tol, non tol, perumahan. Karena APBN memang sedikit kapasitasnya di IKN (ibu kota negara)" kata Eko

Sementara itu dalam pembangunan infrastruktur pendukung Ibu Kota Baru ini akan dimulai pada pembangunan infrastruktur kebutuhan air dasar, jalan, jembatan, jalur kereta sampai dengan jalur sepeda dan permukiman. Terkait dengan kebutuhan air dasar, diperkirakan akan membutuhkan ketersediaan air baku dengan kapasitas 6,9 m3/detik untuk mencukupi kurang lebih 2 juta orang.

"Untuk di PUPR, maka nanti yang akan awal ditawarkan adalah proyek infrastruktur sumber daya air atau water resources terkait dengan kebutuhan air bersih (basic water need), kemudian pengendalian banjir atau flood management, drainase dan infrastruktur energi yang berbasis bendungan atau dam,"jelas Eko

Kemudian dari sektor jalan dan jembatan, pemerintah telah merencanakan pembangunan jalan tol yang mengelilingi Ibu Kota Baru sepanjang 57 km, lalu untuk jalan non tol nasional sepanjang 71 km di kawasan pusat pemerintahan, 629 km jalan di wilayah sekitar ibu kota, serta 198 km untuk jalan perbatasan ibu kota.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun jalur sepeda di kawasan pusat kota dengan panjang 70 km, serta ditambah juga dengan adanya transportasi berbasis rel yang akan dibangun sepanjang 77 km pada wilayah Ibu Kota Baru nanti. Sedangkan untuk sektor perumahan akan dibangun total 307.879 unit rumah untuk dialokasikan pada 1,5 juta orang.

"Terkait dengan perumahan atau hunian yang kita berharap di tahap pertama ini atau diperkirakan akan ada satu setengah juta orang yang tinggal di sana baik itu ASN, keluarganya dan sistem pendukung,"Kata Eko

Presiden Joko Widodo, dalam postingan instagramnya juga menjelaskan bahwa pemerintah membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk seluruh pihak dalam memberikan pendapat dan gagasan dalam mewujudkan visi Ibu Kota Baru.

"Ibu kota harus menampilkan diri sebagai kota masa depan tempat para talenta lokal dan global untuk berkolaborasi. Ya, bentuknya kota yang bebas emisi, menggunakan transportasi publik yang bebas emisi. Kotanya harus dinamis, menggembirakan, maayarakatnya majemuk, terbuka, toleran, dan hidup bergotong royong," jelas Presiden Jokowi

Untuk mewadahi hal tersebut, saat ini pemerintah melalui Kementerian PUPR sedang melakukan sayembara desain ibu kota baru. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, saat ini sudah ada 80 orang yang ikut serta dala sayembara tersebut.