Jakarta - Pemerintah berencana menaikkan dana desa dari Rp60 triliun menjadi Rp120 triliun pada 2018 nanti. Kenaikan dana desa tersebut ditujukan untuk membangun dan memperkuat infrastruktur demi menunjang ekonomi warga desa.

"Tahun ini, rata-rata setiap desa menerima Rp800 juta. Tahun depan, Rp1,6 miliar. Ini menyatakan komitmen Presiden Joko Widodo membangun dari daerah terpinggir," ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Kamis (6/4).

Menurut Eko, dana desa yang digelontorkan pemerintah seluruhnya akan diperuntukkan pembangunan infarastukur, seperti pembangunan jalan, sekolah, pasar rakyat, embung, sarana olahraga, dan sebagainya. 

Meski dana yang dialokasikan pemerintah cukup besar, namun kenyataannya masih ada desa yang tertinggal.

"Kenapa ada daerah tertinggal? Karena, tidak ada income (pemasukan). Kenapa tidak ada income? Karena, tidak ada lapangan pekerjaan dan sarana penunjang lainnya," tutur dia. 

Eko mengungkapkan, pemanfaatan dana desa nantinya juga harus disesuaikan dengan karakteristik suatu daerah. Dengan penyesuaian, diharapkan dana desa akan terserap dengan baik.

"Yang perlu dilakukan adalah indentifikasi apakah desa ini cocok untuk tanam jagung, tebu atau tempat wisata. Tetapi, dibuat dalam skala produksi yang besar," katanya.

Dalam kesempatan ini, Direktur Perum Bulog Imam Subowo dan Bupati Pandeglang Irna Narulita menandatangani nota kesepakatan bersama (MoU) untuk membangun mitra antara PT Mitra BUMDes Nusantara dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) milik Kabupaten Pandeglang.

Mitra BUMDes Nusantara baru dibentuk kemarin, Rabu (5/4). Perusahaan ini merupakan milik Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) bersama Koperasi Pegawai dan Pensiunan Perum Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo)

Menurut Eko, kerja sama BUMdes Bulog dan BUMdes Kabupaten Pandeglang nantinya akan menggerakkan ekonomi warga dan merupakan keinginan pemerintah dalam mewujudkan ekonomi berkeadilan. (bir)