Jakarta - Emiten konstruksi pelat merah, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) melalui anak usahanya yang telah bertransformasi dari PT PP Pracetak (PP Pracetak) menjadi PT PP Urban (PP Urban), melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Proyek tersebut adalah Loftvilles Apartemen yang berlokasi di Tangerang Selatan, Banten.

Acara peresmian ditandai penekanan tombol sirene secara langsung oleh Presiden Joko Widodo disaksikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Muhammad Hanif Dhakhiri, Komisaris Utama PT PP Tbk Andi Gani Nena Wea, Direktur Utama PT PP Tbk Tumiyana, Direktur Utama BPJS Agus Susanto, dan Direktur PT Bank Tabungan Negara Tbk.

Nantinya, di proyek tersebut akan dibangun 6.000 unit apartemen MBR guna mendukung program penyediaan hunian terjangkau serta 3.000 unit hunian komersial. Keseluruhan proyek tersebut berada di atas lahan seluas 10 hektare dana diharapkan rampung dalam kurun waktu empat tahun.

Direktur Utama PTPP, Tumiyana, mengatakan total nilai investasi yang dikucurkan Perseroan dalam membangun hunian tersebut termasuk area publik sebesar 4 triliun rupiah. Total hunian yang akan dibangun sebanyak 9.000 unit, dengan 6.000 unit vertikal dikhususkan untuk MBR. Sisanya, 3.000 unit untuk komersial. “Jadi, dari 60 persen dari total pembangunan untuk low cost residensial,” ungkap Tumiyana, di Jakarta, pekan lalu.

Adapun poyek tersebut merupakan proyek properti perdana yang dikembangkan PP Urban. Melalui transformasi tersebut, PP Urban akan mulai fokus pada pengembangan low cost housing melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). PP Urban membangun proyek ini bekerja sama dengan PT Rura Graha Propertindo (Ruragraha).

Hunian MBR akan dibangun sebanyak sembilan tower dan tiga tower apartemen non-MBR. Selain itu juga akan dibangun tower gedung perkantoran serta satu tower hotel dan mal. PP Urban akan membangun 6.000 unit hunian MBR di sembilan tower tadi selama dua tahun. Untuk pemasarannya, perusahaan akan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Bank Tabungan Negara (BTN) untuk pembiayaannya.

Proyek MBR tersebut akan dijual dengan harga 293 juta rupiah per unit dengan uang muka (down payment/ DP) sebesar 1 persen. Dengan begitu, uang muka dibandrol 2,9 juta rupiah.

Prioritas BPJS

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menuturkan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah mendaftar dan menjadi anggota selama satu tahun dapat berpartisipasi untuk mendapatkan hunian ini. “Kami siap mendukung untuk pendanaannya bekerja sama dengan bank-bank penyalur, terutama bank pemerintah,” terangnya.

Pihaknya mengaku telah mendapatkan komitmen atau kerja sama dengan beberapa pengusaha lainnya di beberapa kota di Indonesia untuk membangun rumah-rumah pekerja. Untuk itu, dia mengimbau agar para pengusaha juga turut berperan serta untuk menyediakan rumah-rumah bagi pekerja.

Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya akan terus mendorong agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BPJS Ketenagakerjaan, maupun PTPP untuk terus membangun rumah MBR. Jokowi pun menegaskan agar proyek hunian tersebut juga harus segera diambil oleh pekerja. “Jangan sampai orang-orang di luar pekerja yang mengambilnya,” tegas Joko Widodo.

Oleh karena itu, apabila hunian tersebut cepat habis maka Joko Widodo pun akan terus mendorong agar dibangun lagi rumah-rumah untuk pekerja Indonesia. “Perumahan untuk para pekerja sangat penting sekali. Apalagi menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi pekerja dan masyarakat melalui perumahan yang terjangkau dan layak huni,” terangnya.

Menurut Joko Widodo, hunian yang ditawarkan Perseroan untuk pekerja sebanyak 6.000 unit ini dengan membandrol harga 293 juta rupiah, dengan uang muka 1 persen maka para pekerja dinilai mampu untuk membelinya. 

yni/AR-2