Gapensi Tegaskan Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Proyek Pasca Pembatasan Covid-19

Jakarta – Pemerintah sudah mulai melonggarkan peraturan pembatasan terkait Covid-19 dengan menerapkan kenormalan baru atau “New Normal”, bahkan dibeberapa daerah telah dibuka kembali untuk berbagai kegiatan masyarakat, hal tersebut juga termasuk dengan pembukaan di bidang konstruksi.

Hal ini didukung dengan pemberian kelonggaran dari sembilan sektor ekonomi untuk dapat memulai beraktifitas kembali dengan penerapan kenormalan baru ini, termasuk didalamnya adalah sektor konstruksi.

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) merespon baik hal tersebut, Wakil Sekjen II Gapensi, Errika Ferdinata menyampaikan hal ini menjadi angin segar, namun Ia juga menegaskan pemerintah harus memperhatikan jaminan ketersediaan proyek yang dapat menyerap banyak tenaga kerja pasca pembatasan terkait Covid-19 ini.

"Mau dibuka atau tidak, masalahnya demand-nya ada atau tidak. Jadi kalau dibuka kembali, dari dulu kan dikecualikan dan pelaksanaannya dengan protokol kesehatan yang berlaku," kata Errika

Errika juga menjelaskan saat ini kontraktor didalam kategori menengah ataupun kecil mengalami kesulitan dalam mendapatkan proyek akibat dampak perubahan ekonomi saat pandemi Covid-19. Hal itu disebabkan banyaknya proyek yang mengalami penundaan akibat pengalihan budget pemerintah untuk penanganan Covid-19.

"Proyek pasti turun drastis, jadi pastinya mungkin pelaku di sektor konstruksi harus adaptasi dan inovasi, kondisinya berat,"jelas Errika

Dengan berkurangnya proyek konstruksi yang dikerjakan, maka penyerapan tenaga kerja pun akhirnya tidak maksimal, hal ini menjadi perhatian dari Gapensi untuk pemerintah dapat menambahkan proyek-proyek sektor konstruksi yang dapat dikerjakan pada peralihan di kondisi kenormalan baru. Ia berpendapat perlu ada solusi bersama untuk menjaga keberlangsungan kontraktor kecil dan menengah.

"Jadi real-nya seperti apa, hukum demand dan supply, kalau over supply, kontraktor kecil dan menengah, bisa ada yang tidak dapat kerja, ada yang banting harga, apalagi pengganguran dimana-mana. Kami selalu coba memberikan masukan konkret ke pemerintah,"tambahnya

Sumber: sispro.co.id