Jakarta - Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia (Gatensi) berharap sertifikasi terhadap pekerja konstruksi Indonesia terus diperluas. Sertifikasi ini dinilai dapat meredam masuknya tenaga kerja asing (TKA) di Tanah Air.
 
Hal tersebut diutarakan Ketua Umum Gatensi Ir Bambang Rahmadi pada Musyawarah Nasional (Munas) Badan Pengurus Pusat Gatensi (BPP Gatensi) dalam keterangannya di Jakarta Selatan, Senin.
 
“Kita berharap sertifikasi ini dapat meredam masuknya tenaga kerja asing ke dalam negeri, utamanya di sektor konstruksi,” ujar Bambang.
 
Dia mengatakan, pihaknya berharap tahun ini sertifikasi terhadap tenaga kerja konstruksi mencapai satu juta tenaga kerja. Dalam beberapa tahun ke depan sertifikasi dapat mencapai tujuh juta sertifikat. “Bekerjasama dengan pemerintah, kita harapkan tersertifikasi sebanyak tujuh juta dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Bambang.
 
Munas Pertama BPP Gatensi di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Senin (10/7)  diikuti oleh 16 pengurus daerah yang telah terbentuk. Diharapkan hingga akhir tahun telah terbentuk kepengurusan Badan Pengurus Daerah di semua provinsi di Tanah Air.
 
Munas mengangkat tema Peningkatan dan Penguatan Profesionalisme Tenaga Ahli Terampil Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Jasa Konstruksi Indonesia.
 
Bambang menambahkan, sertfikasi ini dapat meredam masuknya tenaga kerja asing, termasuk tenaga kerja tidak terampil (unskill labour). Sebab, dengan adanya kewajiban bagi setiap perusahaan mempekerjakan karyawan yang bersertifikat, maka sertifikasi akan mempersulit tenaga kerja asing tersebut.
 
”Nanti kan tinggal dilakukan sweeping, yang tidak bersertifikat dikembalikan ke negaranya,” ujar Bambang.
 
Ia mengatakan, sertifikasi kepada tenaga kerja lokal sangat strategis untuk memastikan lapangan kerja yang tersedia benar-benar diisi oleh tenaga kerja lokal. Sebab tingkat pengangguran di dalam negeri sendiri masih sangat tinggi. “Jangan sampai, yang unskill labour juga masuk ke Indonesia,” tandas Bambang.    
 
Ia pun optimistis sektor konstruksi akan tumbuh dengan baik ke depan. Sebab itu mesti ditopang oleh kecukupan pasokan tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi di dalam negeri. Optimisme di sektor ini mengemuka berkat gencarnya pembangunan infrastruktur di seluruh Tanah Air.
 
Sebagaimana diketahui dari periode 2015 hingga 2019 pemerintah menargetkan  membangun sebanyak 15 bandara baru, 24 pelabuhan, 2.650 km jalan nasional, 1.000 km jalan tol, 3.258 km jalur kereta api, dan 60 pelabuhan penyeberangan. Sebab itu pemerintah membutuhkan dana pembangunan infrastruktur sebesar Rp 5.519 triliun.
 
Bambang optimistis sektor konstruksi akan kembali masuk dalam tiga besar penyumbang Produk Domestik Bruto nasional tahun ini. Meski, pada kuartal I-2017 sektor ini hanya di posisi ke-enam penyumbang PDB. 
 
Sebagaimana diketahui sektor informasi dan komunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada kuartal I 2017. Sektor ini tumbuh 9,01% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.
 
Selanjutnya, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 7,65% dan menempati urutan kedua. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian justru mengalami perlambatan sebesar 0,49%. Kesehatan 7,13% di urutan ketiga, disusul pertanian/perikanan sebesar 7,12%, Jasa Perusahaan 6,8%, dan konstruksi sebesar 6,26% di urutan keenam.
 
Pada 2017, pemerintah mengalokasikan total belanja infrastruktur sebesar Rp 387 triliun dan sebesar Rp101,4 triliun  dikelola oleh Kementerian PUPR. Kementerian PUPR melakukan pelelangan dini sejak tahun lalu dan hasilnya hingga Januari 2017 sebanyak 2.768 paket telah terkontrak dengan nilai Rp41,4 triliun.  (gor)