UNTUK meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan, pemerintahan Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, ketimpangan antara kawasan Indonesia barat dan timur dapat diminimalisasi.

Namun, dalam mengembangkan pembangunan infrastruktur, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghadapi beberapa tantangan.Tantangan tersebut seperti disparitas pembangunan antara kawasan barat dan timur, urbanisasi yang diikuti permasalahan perkotaan, konektivitas antara infrastruktur barat dan laut yang belum baik, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber daya untuk mendukung kedaulatan pangan dan kemandirian energi.

“Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian PUPR telah membuat Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 yang mengamanatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur yang dilakukan empat sektor di lingkungan Kementerian PUPR, yakni Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan,” ujar Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR A Hermanto Dardak di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Dardak, untuk memadukan pembangunan infrastruktur maka dilakukan pendekatan pembangunan melalui wilayah pertumbuhan. Menurutnya, membangun infrastuktur saat ini harus berbasis kewilayahan, sehingga pembangunan infrastruktur tidak sekedar dalam bentuk fi sik saja, tapi membangun kawasan yang terkoneksi satu sama lain. Kemudian juga suatu kawasan digali potensi yang ada, sehingga dapat berkembang dan juga memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan “market driven” atau mendorong pasar, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis, mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan, dan mengurangi disparitas antarkawasan.

Wilayah pertumbuhan itu terdiri dari wilayah yang su dah berkembang, sedang berkembang, dan pengembangan baru. “Wilayah pertumbuhan ini dibagi dalam 35 WPS. Ke35 WPS, yakni terdiri dari 6 WPS di Pulau Sumatra, 8 WPS di Pulau Jawa, 10 WPS Untuk kawasan Indonesia Timur (Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat), dan 11 WPS di Pulau Kalimantan dan Sulawesi,” urai Hermanto.

Untuk Pulau Sumatra, jelasnya, terdapat 6 WPS, salah satu yang menarik dari 6 WPS itu ialah WPS di kawasan MBBPT. Kawasan tersebut disiapkan sebagai kawasan terpadu lengkap dengan jalan tol dari Bakauheni-Tanjung Api Api. Pembangunan infrastruktur terpadu di MBBPT juga disiapkan dengan pembangunan rusunawa, pengolahan limbah, waduk, pembangunan jalan dan flyover.

Dardak menjelaskan, jaringan jalan tol dikembangkan Kementerian PUPR sepanjang 2.700 km di seluruh Pulau Sumatra dan saat ini program prioritas itu sudah berjalan.Jalan tol Trans Sumatra ini dikembangkan Kementerian PUPR dengan infrastruktur terintegrasi, terdiri dari 60 m untuk jalan tol dengan 2 X 2 lajur, 30 m untuk jalur kereta api, dan 30 m untuk jalur utilitas seperti pipa Pertamina, gas, listrik, air minum, dan telekomunikasi.

Pulau Sumatra juga memiliki 5 dari 13 potensi lumbung pangan nasional. Sebagai satu hinterland potensi yang ada tersebut tentunya bisa diproduksi dan difasilitasi sektorsektor lain yang memberikan nilai tambah sehingga diharap kan dapat mensejahterakan masyarakat. Kemudian dengan dibangunnya 65 waduk, diharapkan juga kebutuhan air bersih dapat terpenuhi.

Sementara untuk Pulau Jawa ini terdapat 8 WPS, salah satu dukungan infrastuktur pada WPS 8 Jakarta–Cirebon-Semarang, pasca dibukanya tol Cipali (Cikopo-Palimanan), jalur utara via jalan tol sudah bisa diakses. “Dengan dibukanya jalan tol ini, maka daerahdaerah yang dilintasi jalan tol ini akan berkembang, seperti di Subang yang akan dibangun klaster industri seluas 10 ribu hektare, selain itu dari Tol Cipali akan dibangun akses ke Bandara Udara Kertajati dan kita akan bangun aerocity, ini menjadi perhatian kita di tahun 2017,“

Kawasan Timur
Selanjutnya, WPS di Kawasan timur Indonesia ini terdiri dari Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Untuk kawasan ini terdapat 10 WPS, salah satu pusat pembangunan infrastruktur PUPR di WPS 33 Nabire-Enarotali-Wamena, salah satu program utama untuk mendukung konektivitas dan mengurangi disparitas di wilayah tersebut yaitu pembangunan jalan tol teluk Bintuni sepanjang 17 km.

Membangun infrastruktur di kawasan timur Indonesia menjadi tantangan tersendiri bari Kementerian PUPR. “Wilayah timur esensinya perlu mengandalkan pembangunan infrastruktur di pantai dan maritim. Selain itu, tol laut juga di wilayah timur juga harus dihubungkan, dimana nantinya akan terhubung dengan pelabuhan pengumpul dan pengumpan,” jelas Dardak.

Sementara untuk Pulau Kalimantan dan Sulawesi ini terdapat 11 WPS. Untuk mendukung konektivitas di WPS 28 Makassar-Pare Pare-Mamuju, salah satu yang akan dibangun Kementerian PUPR adalah jalan bypass Maros hingga Takalar di Sulawesi Selatan. Selain itu, dukungan pengembangan kawasan industri juga disiapkan seperti di Ketapang, Landak, Bitung, Palu maupun Batulicin.

Diharapkan dengan membangun infrastruktur di suatu kawasan, maka secara otomatis akan ada outcome dan impact bagi masyarakat. Membangun infrastruktur berbasis pengembangan wilayah merupakan komitmen bersama.“Untuk mewujudkan hal itu perlu keterpaduan sehingga ada penajaman dan pemantapan komitmen untuk membangun infrastruktur berbasis pengembangan wilayah tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud,” tegas Dardak.