Jakarta – Pemerintah berencana untuk melakukan Integrasi Tarif untuk Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) di akhir September ini, rencana ini menjadi bagian untuk menuju transaksi tol menerus atau multi lane free flow (MLFF) untuk ruas Tol JORR. Pemerintah terus melakukan sosialisasi terkait kebijakan ini.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memberikan penjelasan terkait integrasi tarif tol yang akan berlaku di Tol JORR ini dengan tujuan meningkatkan standar pelayanan jalan tol.

Rencana dari penerapan integrasi tarif tol JORR ini sudah beberapa kali mengalami penundaan. Pada awalnya kebijakan ini akan diberlakukan pada awal Juli 2018 lalu, namun dikarenakan masih adanya pro dan kontra di masyarakat maka penerapannya di tunda. Dan pada akhir September nanti rencananya kebijakan integrasi tarif ini mulai diberlakukan.

“Nantinya tarif yang berlaku yaitu Rp 15.000 untuk kendaraan golongan 1, Rp 22.500 untuk golongan 2 dan 3 serta Rp 30.000 untuk golongan 4 dan 5. Tidak akan ada kenaikan tarif terselubung yang akan meningkatkan pendapatan dan memberikan keuntungan tambahan bagi BUJT terkait,” kata Menteri Basuki

Sementara itu, AVP Corporate Communications PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Dwimawan Heru Santoso menyampaikan bahwa Jasa Marga saat ini masih menunggu keputusan pasti dari pemerintah untuk penerapan kebijakan tersebut.

“JSMR selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menunggu SK Menteri PUPR (tentang) kepastian pemberlakukan kebijakan tersebut,” Kata Heru

Sebelumnya terdapat beberapa pro dan kontra terkait dengan kebijakan integrasi tarif di jalan Tol JORR ini, namun Heru menyampaikan kalau pro dan kontra tersebut menjadi evaluasi untuk pemerintah dan juga BUJT sebelum resmi melakukan penerapan kebijakan ini.

“Dari kajian dan diskusi yang berkembang, kemungkinan Bintaro Viaduct-Pondok Ranji tidak akan masuk dalam skema integrasi JORR. Oleh karenanya kami mempersiapkan gerbang tol di akses on ramp Bintaro Viaduct arah Pondok Ranji,” jelas Heru