Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kabarnya tengah berupaya memacu pangsa angkutan kereta api di Tanah Air dengan merancang pengembangan jalur kereta api di empat kota besar yaitu Semarang, Bandung, Medan dan Surabaya.

Pengembangan jalur kereta api perkotaan ini bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar penumpang kereta yang dinilai cenderung masih cukup rendah.

Dalam webminar pada Kamis, 20 Oktober 2022, Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub Harno Trimadi menyampaikan bahwa pangsa pasar penumpang kereta api saat ini baru mencapai 7%. Realisasi tersebut masih jauh dari target yang diharapkan yakni sebesar 15%.

Selain untuk meningkatkan pangsa pasar penumpang kereta, pengembangan kereta api di kota metropolitan ini juga sejalan dengan komitmen Kemenhub yang menargetkan pengembangan transportasi berkelanjutan ke depannya.

Dengan adanya pengembangan ini, KRL antarkota yang saat ini hanya melayani wilayah Jabodetabek dan Yogyakarta—Solo nantinya akan memperluas jangkauan operasionalnya di semua kota metropolitan seperti Semarang, Bandung, Medan dan beberapa kota lainnya.

Pasalnya, Jalur kereta perkotaaan tersebut rencananya akan diintegrasikan dengan jalur kereta antarkota maupun moda transportasi lainnya seperti layanan bus rapid transit (BRT).

Kereta commuter yang akan dikembangkan di kota besar menggunakan listrik seperti KRL Jabodetabek maupun KRL Yogyakarta—Solo.

Dalam kesempatan berbeda, Di­rektur Sarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Djarot Tri Wardhono menyebut bahwa proyek kereta api perkotaan juga dapat menggaet permodalan dari investor.

Tidak hanya kereta perkotaan, sejumlah proyek kereta yang menghubungkan antarkota seperti moda raya terpadu (MRT) Fase 3 East—West Line (Balaraja—Cikarang) juga diharapkan bisa mendapatkan permodalan dari investor.

Menurut Djarot, potensi investasi dalam proyek kereta api tersebut dapat difokuskan untuk pengadaan rangkaian kereta maupun infrastrukturnya. Mengingat, investasi atau partisipasi swasta perlu sejalan dengan keterbatasan APBN untuk mendanai proyek infrastruktur.

Nusa Dua Bali, Plt. Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lukijanto menyarankan perlu adanya integrasi sumber pendanaan dalam pengembangan transportasi massal seiring dengan kondisi keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Lukijanto menjelaskan bahwa integrasi sumber pendanaan untuk pengembangan transportasi massal dapat melalui pinjaman atau hibah serta dapat diintegrasikan dengan pendanaan kreatif lainnya seperti skema di pusat investasi pemerintah (PIP).

Menurut Djarot, peningkatan sistem transportasi perkotaan menjadi kunci untuk meningkatkan kua­litas hidup masyarakat serta menjaga lingkungan.

Namun di sisi lain, tak dipungkiri bahwa sektor transportasi menjadi sektor penyumbang emisi gas rumah kaca ketiga terbesar di Indonesia. Sehingga, perlu dilakukan strategi pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan.

Diketahui, Kemenko Marves telah melakukan koordinasi pada proyek utama program transportasi massal di enam kota yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang dan Makassar seperti yang telah dilakukan dalam RPJMN 2020—2024.

Sejauh ini, dia menilai pengembangan industri transportasi massal telah menciptakan tantangan yang berkaitan dengan peningkatan emisi karbondioksida dan peningkatan pengeluaran subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sebagai antisipasi, pihaknya telah mengkoordinasikan percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik termasuk di angkutan umum sebagai solusi agar gas karbondioksida yang dihasilkan jauh lebih rendah serta menjadi solusi penghematan BBM.