Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bekerjasama dengan PT. Brantas Abipraya (Persero) melakukan Pelatihan dan Uji Sertifikasi keterampilan (SKT) Tenaga kerja Konstruksi. Kegiatan ini diikuti oleh 123 orang tenaga kerja konstruksi yang saat ini sedang bekerja di proyek pekerjaan PT. Brantas Abipraya (Persero).

“Untuk pertama kalinya Ditjen Bina Konstruksi bersama stakeholder PT. Brantas Abipraya melakukan Pelatihan dan Sertifikasi tenaga kerja konstruksi melalui cara sharing cost, dimana diharapkan hal serupa akan diikuti oleh stakeholder-stakeholder lainnya” demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib saat membuka Pelatihan dan Uji Sertifikasi ini, Rabu (01/02) di Jakarta.

Yusid juga mengatakan bahwa dalam menghadapi persaingan global yang sudah mulai dirasakan saat ini, tenaga kerja konstruksi Indonesia harus mempersiapkan diri dan harus memiliki jaminan kompetensi. Cara memperoleh jaminan kompetensi tersebut tiada lain melalui melalui sertifikat. Hal ini sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru, dimana setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Sertifikat ini bertujuan untuk melindungi tenaga kerja nasional  agar memiliki nilai tambah dan siap dalam menghadapi liberalisasi perdagangan ASEAN 2015 dan Asia Pasifik 2020, serta melindungi Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional agar memiliki tenaga kerja yang kompeten, produktif , dan handal.

Sementara itu, Senior Manager SDM PT. Brantas Abipraya Nurcahyo juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah melakukan upaya maksimal mendorong peningkatan SDM konstruksi. “Sebagai ujung tombak dunia konstruksi peningkatan  kemampuan dan kualitas para tenaga kerja konstruksi harus terus dilakukan sehingga dapat bersaing secara sehat dengan tenaga kerja asing” ujar Nurcahyo.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta bekerjasama dengan PT. Brantas Abipraya (Persero)  dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) ini akan dilakukan selama 3 hari yaitu pada 1 – 3 Februari 2017. Sebelum mendapatkan sertifikat, para peserta nantinya akan mengikuti uji kompetensi dan wawancara dengan assesor dari LPJK Provinsi DKI Jakarta.

“Kita harus merubah MindSet. Bahwa pembangunan infrastruktur menjadi mainstream kebijakan Pemerintah ke depan untuk mendorong produktivitas dan daya saing bangsa” tutup Yusid. (ndri/tw)