Makassar – Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut mendukung pengembangan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan pada acara Seminar “SDM Indonesia Timur: Leadership For Millenial Generation to Accelerate Organization Readiness” di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), beberapa waktu lalu.

“Salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur PUPR adalah adanya disparitas antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan KTI, hal ini terlihat dari perbedaan share antara kedua kawasan tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia, karena sekitar 80 persen berasal dari KBI dan dari KTI hanya 20 persen", tutur Rido.

Untuk itu, Kementerian PUPR mendukung pembangunan infrastruktur Kawasan Industri (KI) prioritas seperti di Bitung, Palu, Morowali dan Konawe. Kemudian juga mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Mandalika, Wakatobi dan Labuan Bajo. Serta beberapa dukungan untuk Kawasan Perdesaan Prioritas berdasarkan RPJMN, sebagai provinsi lumbung pangan nasional dan kawasan metropolitan seperti Mamminasata.

Dalam mengupayakan hal tersebut, lanjutnya, Kementerian PUPR mengembangkan pendekatan yang dinamakan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). “Dari 35 WPS yang ada di Indonesia, 19 WPS diantaranya berada di KTI yang telah dilengkapi dengan masterplan dan development plan", ucapnya.

Selanjutnya, Rido menjelaskan bahwa investasi Kementerian PUPR di wilayah KTI mengalami peningkatan, dari Rp 35,8 triliun pada 2015 menjadi Rp 42,3 triliun pada 2016 namun pada 2017 akan terjadi penurunan investasi menjadi Rp 36,5 triliun. “Untuk itu, diperlukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU untuk dapat mengatasi gap pendanaan dalam penyediaan infrastruktur PUPR di KTI",  kata Rido.

Terkait penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan infrastruktur, Rido menyampaikan bahwa dari 1,2 juta tenaga kerja konstruksi di KTI, hanya 5 persen tenaga kerja yang bersertifikat ahli dan terampil. “Tantangan kita adalah bagaimana caranya menciptakan atau mempersiapkan tenaga yang terampil agar dapat membangun infrastruktur PUPR yang merata di KTI",  ujarnya.

Acara tersebut menghadirkan beberapa pembicara seperti, Rektor Universitas Paramadina Firmanzah, Chief Human Capital Bank BNI 46 Alex Deni, dan Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Anton Charliyan.  Pembicara lainnya adalah Direktur Utama Kalla Group Fattimah Kalla,  CEO Trakindo Utama Maria T Kurniawati, Presiden Direktur Bluebird Group Holding Noni Purnomo, dan Direktur Human Resource Aqua Danone Pambudi S. Dalam acara tersebut juga turut hadir Wakil Walikota Makassar Syamsu Rizal dan Laksamana Pertama TNI Yusuf, dan Marsekal Madya TNI (Purn) Dede Rusamsi (*)