Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu pembangunan Jalan Trans Papua. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono optimis Jalan Trans Papua bisa tersambung seluruhnya pada 2018-2019 sesuai dengan target. 

"Jalan Trans Papua memiliki total panjang 4.330,07 Km. Sampai akhir tahun 2016, sudah tembus 3.851,93 Km. Target sampai akhir 2017 bertambah menjadi kurang lebih 3.963,87 Km, sehingga pada akhir tahun ini tersisa 366,20 Km saja, ” kata Menteri Basuki usai acara Indonesia Outlook 2017, Membangun Peradaban Transportasi Indonesia di Jakarta, Kamis (26/1). 

Sementara untuk pembangunan jalan baru di Jalan Trans Papua tahun lalu mencapai 231,27 km, untuk tahun ini akan ada penambahan jalan baru 143,35 Km. 

Salah satu ruas jalan yang menjadi fokus Kementerian PUPR adalah jalan yang menghubungkan wilayah pegunungan Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu‎ sepanjang 278,6 Km yang ditargetkan tersambung tahun ini. Kehadiran jalan tersebut sangat penting untuk menekan tingkat kemahalan yang dialami masyarakat yang tinggal di pegunungan Wamena, Papua.  Rencanannya pada akhir Januari 2017 atau awal Februari 2017 ruas tersebut akan dikunjungi oleh Presiden RI Joko Widodo.  

Terkait Jalan Perbatasan Papua dengan total panjang 1.098,2 km, telah ditangani hingga tahun 2016 sepanjang 884,3 Km, sementara tahun 2017 akan dibangun 8 Km jalan baru, sehingga hingga akhir tahun 2017 ditargetkan 892,3 Km sudah tembus. 

Menteri Basuki mengungkapkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah telah memberi dampak positif terhadap peningkatan daya saing Indonesia dalam kancah global. Data hasil riset Global Competitiveness Index Tahun 2016, Indonesia berada pada peringkat 64, atau naik dari tahun 2015 di peringkat 72. 

"Tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di perkotaan, tetapi membangun infrastruktur di perbatasan juga untuk mengurangi ketimpangan. Pembangunan jalan itu prinsipnya agar bisa lebih cepat, aman dan murah,” ujar Menteri Basuki. 

Menteri Basuki menambahkan pembangunan daerah perbatasan dan pinggiran tidak hanya sekedar membangun jalan untuk konektivitas antar daerah, tetapi juga mengembangkan kawasan perbatasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru

Dikatakan Menteri Basuki, salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah kesenjangan antara wilayah dan kawasan yang masih tinggi. Untuk itu ia terus mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih merata pada kawasan perbatasan, kawasan pulau terluar, kawasan tertinggal, dan kawasan pedesaan melalui berbagai program selain jalan akses, yakni irigasi kecil,  Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), rumah swadaya dan sebagainya. (Jay)