Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno, Duta Besar Tiongkok, dan Direktur Utama PT KCIC direncanakan menghadiri penandatanganan kontrak kerjasama konstruksi sipil kereta cepat Jakarta-Bandung.

Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mulai menunjukkan titik terang. Kontrak kerjasama konstruksi sipil proyek tersebut akan ditandatangani konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan High Speed Railway Construction Consortium (HSRCC) di Jakarta, Selasa (4/4) sore ini. Namun, acara penandatanganan ini berlangsung tertutup.

Pengumuman penandatanganan prosesi ini berlangsung tertutup hanya berselang satu jam setelah pihak Hubungan Masyarakat (Humas) PT KCIC menyebarkan undangan peliputan acara tersebut. "Mohon maaf dan mohon maklum atas dibatalkannya kegiatan publikasi ini," ujar salah seorang staf Humas PT KCIC melalui pesan singkatnya, Selasa (4/4).

Acara penandatanganan kontrak kerjasama konstruksi sipil antara PT KCIC dengan HSRCC ini digelar di kantor pusat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, selaku salah satu anggota konsorsium KCIC. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Duta Besar Tiongkok, StaffKhusus Menteri BUMN, Direktur Utama PT KCIC, dan Direktur Utama anggota HSRCC akan menghadiri acara tersebut.

Seperti diketahui, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung masih menemui kendala. China Development Bank (CDB) belum mencairkan pinjamannya untuk membiayai proyek tersebut. Menteri Rini menyatakan, pencairan dana itu masih harus menunggu revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional.

“Karena RTRW yang menentukan penetapan lokasi itu tidak lagi berubah. Jadi tinggal itu prosesnya,” kata Rini saat ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/3).

Ia menjelaskan, RTRW diperlukan lantaran menjadi basis penetapan lokasi proyek. Setelah ada penetapan lokasi, rute akan dibuat lebih mendetail untuk kepastian lahan yang bakal dibebaskan.

Revisi RTRW tersebut rencananya berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang akan ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rini mengatakan, dirinya akan segera menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk mempercepat prosesnya. "Karena para menteri kan sudah paraf," katanya.

Rini juga menambahkan, CDB meminta dirinya bernegosiasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU). Sebab, masih ada masalah lahan di Halim Perdanakusumah yang akan digunakan untuk membangun terowongan kereta cepat namun belum dibebaskan. "Selain RTRW, penyelesaian lahan AU juga harus rampung," kata Rini.

Setelah kedua syarat itu terpenuhi, Rini mengklaim CDB dapat mencairkan dana yang dijanjikannya tanpa menunggu pembebasan lahan selesai 100 persen. "Selama bisa demikian (penlok tidak berubah) CDB tidak akan masalah," katanya.

Sebelumnya, Wijaya Karya menargetkan pencairan pinjaman CDB untuk proyek kereta cepat dapat dilakukan akhir Februari lalu. Waktunya seiring dengan selesainya beberapa perjanjian antara konsorsium pembangun proyek ini dengan Tiongkok. "Mestinya akhir Februari selesai dan bisa financial closing," Direktur Utama Wika Bintang Perbowo.

Bintang menjelaskan, meski pinjaman dari Tiongkok belum cair, Wijaya Karya sudah melakukan beberapa proses awal konstruksi, seperti tes tanah (soil test) pada 500 titik dari total 2.000 titik yang diuji. Adapun, pendanaan untuk proses awal konstruksi ini masih menggunakan dana Wijaya Karya sebesar Rp 2,4 triliun.