Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan, pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 Megawatt (MW). Dengan tujuan, memastikan realisasi dari pembangunannya.

Untuk itu, Luhut mengaku datang menghadap kepada Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) guna mendiskusikan mengenai evaluasi dan audit yang tengah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kita mau evaluasi benar, berapa sih yang benar-benar bisa jadi. Kita lagi sedang diaudit sekarang, ya audit BPKP," kata Luhut sebelum meninggalkan kantor Wapres, Jakarta, Rabu (2/11).

Hanya saja, Luhut tidak menyebutkan revisi dari realisasi pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang ditargetkan seharusnya selesai tahun 2019.

Sebagaimana diberitakan, target pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW diperkirakan akan molor. Sesuai perhitungan ulang, diperkirakan pada 2019 nanti baru sekitar 20.000 MW sampai 25.000 MW yang sudah Commercial Operation Date (COD), sedangkan sisanya 10.000 MW di tahun 2020. Hal itu lantaran ada sejumlah tender yang bermasalah, seperti PLTU Jawa 5, PLTGU Jawa 1, PLTU Sumsel 9 dan 10, serta PLTU Jawa 7.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, menjelaskan, 10.000 MW yang akan dimundurkan targetnya itu, akan dijadikan cadangan oleh PLN. Dengan kata lain, dikejar pembangunannya tahun 2019.

Namun, Sofyan menjamin keterlambatan tidak akan menimbulkan krisis listrik. Sebab, dalam perhitungannya, setiap tahun rata-rata tambahan pasokan listrik sebelum ada program 35.000 MW hanya 2.000-3.000 MW. Oleh karena itu, jika sampai 2019 baru selesai 25.000 MW maka setiap tahun rata-rata sudah ada 5.000 MW pembangkit listrik yang COD.

Terkait molornya target pembangunan tersebut, dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar, Selasa (1/11), Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah mengungkapkan kekecewaannya terhadap realisasi pembangunan proyek listrik 35.000 MW masih jauh dari harapan.

Jokowi mengungkapkan, realisasi pembangunan proyek listrik 35.000 MW baru mencapai 36 persen dari target akumulatif tahun 2016. Sementara itu, realisasi proyek pembangkitCommercial Operation Date (COD) Program TP 1, Program TP 2, dan reguler baru, yang merupakan bagian dari program 7.000 mencapai 83 persen dari target akumulatif tahun 2016, atau 53 persen dari target keseluruhan.

"Realisasi COD pembangkit listrik secara keseluruhan sampai 24 Oktober 2016 masih sebesar 9,4 persen dari target keseluruhan. Tolong nanti dikoreksi angka-angka ini kalau memang ada yang tidak betul,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Kerja yang khusus membahas tentang Perkembangan Pembangunan Proyek Listrik 35.000 MW di Kantor Kepresidenan, Jakarta.

Padahal, dia mengatakan saat ini banyak investor yang antre untuk terlibat dalam pembangunan proyek listrik 35.000 MW. Namun, realisasi di lapangan masih kecil dan belum memenuhi harapan.

Menurut Jokowi data yang disampaikan kepadanya menyebutkan bahwa 71 dari 109 proyek baru masih pada tahapan perencanaan dan pengadaan. Selain itu, terdapat 52 proyek MVP yang telah memperoleh TPA, tapi belum mencapai financial close, sehingga belum memasuki tahapan konstruksi.