Jakarta – Di tengah Pandemik COVID-19, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempertajam pengkajian pada sektor ekonomi yang menjadi support pemerintahan pusat yang baru. 

Hal ini dilakukan karena memanfaatkan pergeseran target waktu penyelesaian rencana induk pemindahan ibu kota baru.

Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengungkapkan bahwa penyusunan rencana awal yang harusnya rampung juni atau juli tahun ini bisa dikembangkan sampai akhir tahun 2020.

“Masterplan harus makin bagus agar makin menarik dikerjasamakan bersama swasta,” ucapnya

Telah diketahui, penelitian mengenai sektor potensial ibu kota baru menjadi salah satu item utama yang dikaji sejak pra-masterplan.

Pada tahap awal, Bappenas memperkirakan ibu kota yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan membangkitkan sektor seperti pendidikan kesehatan, dan jasa umum.

“Akan menarik urbanisasi, tetapi kita harus memastikan daya dukungnya dulu, sekitar 3 tahun pertama masih untuk sektor infrastruktur.” kata Rudy.

Rudi mengatakan, kajian-kajian pra-masterplan ibu kota baru yang disusun bersama Mckinsey Indonesia sejak akhir 2019 pun bisa dilengkapi.

Meskipun tak detail kajiannya, Rudi mengatakan bahwa penelitiannya sudah mencakup proyek kependudukan serta rencana pengembangan Balikpapan dan Samarinda yang turut dijadikan metropolitan baru.

Kemudian, pembahasan rencana induk ibu kota ini melibatkan sembilan kelompok kerja yang dibentuk dari berbagai kementerian dan lembaga.

“Selain pokja infrastruktur, ada pokja peneliti pembiayaan, dampak ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, dan sebagainya.” Katanya.