Jakarta - Rencana pemindahan Ibu Kota semakin menjadi fokus pembicaraan pemerintah saat ini. Dalam pidato penyampaian Nota Keuangan yang disampaikan pada Jumat (16/8) kemarin, Presiden Joko Widodo menyampaikan dalam pemindahan Ibu Kota Indonesia diperlukan peran dari berbagai kalangan, termasuk peran sektor swasta.

"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU)," ucap Presiden Jokowi

Hal ini sangat penting dikarenakan anggaran yang diperlukan pemerintah dalam melakukan pemindahan ibu kota ini mencapai Rp 466 triliun, dengan rincian sebesar Rp 32,7 triliun akan digunakan untuk membangun gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan menggunakan skema KPBU. Sementara itu untuk pembangunan Istana Negara dan Bangunan Strategis TNI/Polri akan menggunakan APBN.

Kemudian untuk fasilitas pendukung lainnya seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan akan menggunakan skema KPBU dan swasta, serta untuk lembaga permasyarakatan akan menggunakan skema KBPU. Kemudian sekitar Rp 265,1 triliun akan digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung gedung dan juga rumah ASN dan TNI/Polri yang akan menggunakan skema APBN, KPBU dan juga swasta dengan mekanisme kerjasama pemanfaatan.

Selanjutnya, dana sebesar Rp 160,2 triliun akan digunakan untuk membangun infrastruktur penunjang seperti fasilitas dan prasarana berupa jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolahan limbah dan sarana olahraga dengan menggunakan skema KPBU. Dan sisa Rp 8 triliun akan digunakan untuk kebutuhan pengadaan lahan dengan menggunakan dana APBN.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyampaikan pihak swasta akan tertarik ikut membangun ibu kota baru jika sudah mengetahui lokasi dan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Indonesia yang baru ini.

"Ya prosesnya masih mengidentifikasi persis lahannya, swasta akan ikut kalau dia lihat, mana lahannya. Ini dia, baru dia ikut," kata Menteri Darmin

Presiden Jokowi menambahkan, ibukota bukan sekadar simbol identitas bangsa. Menurut dia, ibu kota juga merupakan representasi kemajuan bangsa. Karena itu, Presiden mengatakan bahwa pemindahan ibukota bertujuan pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia.

"Dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil," kata Presiden.