Jakarta - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yusid Toyib meminta agar pihak swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Bahkan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat swasta agar berinvestasi di bidang infrastruktur PUPR.

Menurut Yusid, salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur adalah masalah pembiayaan.

“Untuk pembangunan infrastruktur bidang PUPR membutuh dana Rp 1.915 triliun. Sementara total anggaran di APBN baru mencapai Rp 1.289 triliun, dan artinya masih ada gap Rp 626 triliun,” tutur Yusid dalam program Speak After Lunch dengan tema Peran Infrastruktur dan Konstruksi dalam Pembangunan, Ahad,(6/11).

Ia menyampaikan dengan adanya gap tersebut, maka paradigma dalam pembiayaan harus berubah.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi sektor Infrastruktur, mengenai bagaimana mengubah paradigma dalam pembiayaan ini, agar jangan hanya mengandalkan APBN tapi swasta harus terlibat,” ujar Yusid.

Untuk mengatasi financial gap tersebut, pemerintah mencetuskan skema public private partnership atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kemudian sejalan dengan upaya pemerintah untuk menggaet swasta, Kementerian PUPR mengadakan kegiatan Konstruksi Indonesia 2016 yang akan dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC), pada 9-11 November 2016.

Yusid menambahkan, percepatan pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan di Indonesia di bagian Barat, namun harus merata sampai Indonesia bagian timur, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan sosial.