Jakarta – Pemerintah terus mencari cara terbaik untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur agar berjalan lancar, hal tersebut juga termasuk dalam skema pembiayaan untuk beberapa Proyek Strategis Nasional. Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Luhut Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang menyiapkan struktur pembiayaan dengan skema blended finance guna mengurangi beban APBN.

“Sekarang kita ini lagi popular, seperti pertemuan blended finance di Paris, seminggu itu kan menarik. Jadi kita akan mencoba menawarkan seperti LRT satu contoh, atau listrik sampah itu. Kalau itu bisa didanai kan tidak masuk utang negara, selama ini kan kita piker APBN atau investasi murni saja,” Jelas Menteri Luhut.

Meskipun begitu, proyek yang ditawarkan untuk dibiayai harus sudah melalui tahapan study, serta memiliki peluang dalam pembangunannya.

“Proyek yang ditawarkan juga harus sudah ada study yang jelas. Gak boleh proyek yang gak jelas, jadi ada study oleh credible institution,” tambah Menteri Luhut.

Sementara itu, Deputi Bidang Kedaulatan Maritim, Arif Havas Oegroseno juga menjelaskan bahwa banyak proyek di Indonesia yang dapat didanai melalui skema blended finance tersebut.

“Nah jadi begini ceritanya, PBB punya program SDGs, program itu ada yang Commercialy Viable ada yang tidak, ada juga yang Small Scale, nah aspeknya begitu banyak ada dari sisi lingkungan hidup, kelautan, transportasi, smart city, aspeknya banyak lah. Nah faktanya memang tidak banyak investasi di bidang itu. Sekarang kita mau coba alternative finacing, yang ada sekarang kan PPP antara lain, tapi kan itu untuk proyek besar. Untuk yang kecil seperti pengelolaan sampah, kita lagi punya proyek kecil dengan perusahaan eropa di Banyuwangi, pengelolaan sampah di Banyuwangi,” Jelas Havas.

Havas juga menjelaskan bahwa skema blended finance ini merupakan sumber pendanaan investasi dari berbagai elemen, yaitu market, investor filatropis, multilateral donor dari perbankan, dan lainnya.

Senada dengan Menteri Luhut dan Deputi Arif Havas, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso juga mengatakan bagaimana kemungkinan financing pada berbagai proyek di Indonesia. Hal ini penting karena banyak program pembangunan infrastruktur yang financing nya belum dimanfaatkan.

“Jadi supaya pembiayaan proyek yang jangka panjang akan ada terus termasuk bagaimana bisa listed di stock exchange di luar negeri, macem-macem,” kata Wimboh.