Jakarta - Pembangunan ruas jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,35 kilometer merupakan salah satu proyek prioritas pemerintah. Proyek senilai Rp 9,97 triliun yang dikerjakan Badan Usaha Jalan Tol yakni PT Jasa Marga Balikpapan-Samarinda, tersebut ditargetkan bisa beroperasi pada 2019.

Saat ini progres pembangunan fisik ruas jalan tol Balikpapan-Samarinda telah mencapai 12,82 persen. Sedangkan proses pembebasan lahan telah mencapai 85,49 persen.

Dari lima seksi yang ada, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan dukungan pembangunan konstruksi seksi 1 dan seksi 5 sehingga proyek jalan tol tersebut layak secara finansial. Sementara untuk seksi 2,3 dan 4 menjadi tanggung jawab BUJT yaitu PT Jasa Marga Balikpapan.

Untuk Seksi 1 (Balikpapan KM 13–Samboja) sepanjang 22,03 kilometer, konstruksinya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 1,5 triliun dan APBN sebesar Rp 271 miliar untuk pembangunan Jembatan Manggar.
Baca juga: Transaksi Tol Akses Pelabuhan Tanjung Priok Terintegrasi JORR 1

Seksi tersebut ditargetkan selesai pada 2017 atau dua tahun sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Saat ini progres fisik telah mencapai 53,8 persen sedangkan progres pembebasan lahannya mencapai 95,16 persen.

Sedangkan untuk seksi 5 (Bandara Sepinggan – Balikpapan KM 13) sepanjang 11,09 km, anggarannya sebesar Rp 848,55 miliar ditargetkan selesai pada 2018. Progres fisiknya kini telah mencapai 3,6 persen dan pembebasan lahan telah mencapai 60,80 persen.

“Saat ini progresnya sudah cukup baik, mudah-mudah bisa berjalan lancar dan bisa beroperasi pada 2018,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam siaran pers, Rabu (19/4).

Hingga saat ini, konstruksi Tol Balikpapan-Samarinda berjalan simultan dengan pembebasan lahan agar proses pengerjaan dapat memenuhi target waktu penyelesaian.

Sedangkan progres seksi lainnya yang dikerjakan BUJT, yaitu seksi 2 (Samboja – Muara Jawa), seksi 3 (Muara Jawa – Palaran), dan seksi 4 (Palaran-Samarinda) dengan total panjang 66,23 km rata-rata progres lahannya adalah 81,29 persen dan progres fisik 1,89 persen.

Selain aspek konektivitas di Kaltim, Kementerian PUPR juga melaksanakan program prioritas di bidang Sumber Daya Air (SDA) yakni mendukung ketahanan pangan, melalui pembangunan dua bendungan yakni Marangkayu dan Teritip.

Bendungan Marangkayu di Kutai Kertanegara yang ditargetkan rampung pada 2017 rencananya memiliki volume tampungan sebesar 12,37 juta m3 dengan luas genangan 455 hektar yang memiliki manfaat untuk irigasi seluas 4.500 Ha, air baku 0,45 m3/detik, berpotensi sebagai pembangkit tenaga listrik sebesar 1,35 MW dan mereduksi banjir 0,73 m3/detik.

Biaya konstruksinya berasal dari APBN Rp 63,04 miliar yang digunakan untuk pekerjaan spillway dan APBD sebesar Rp 288,57 miliar untuk pekerjaan tubuh bendungan.

Sedangkan Bendungan Teritip yang juga rampung tahun ini,menghabiskan dana mencapai Rp 262 miliar dalam pembangunannya. Bendungan Teritip berdaya tampung 2,43 juta m3 dengan luas genangan mencapai 94,80 hektar. Bendungan tersebut nantinya memiliki manfaat sebagai air baku sebanyak 260  liter/detik.

Sektor Perumahan dan Permukiman
Di sektor perumahan, pada 2017 dianggarkan sebesar Rp 54,83 miliar dengan peruntukan bagi program padat karya sebesar Rp 46,25 miliar yang terdiri dari pemberdayaan rumah swadaya sebesar Rp 37,5 miliar mencakup 2.500 unit rumah yang tersebar di 8 kabupaten, serta penyediaan rumah khusus sebanyak 50 unit di kota Bontang.

Sedangkan untuk program reguler yaitu sebesar Rp 8,58 miliar terdiri dari penyediaan rumah susun yaitu pembangunan rusun sebanyak 230 unit dan pemeliharaan rumah susun di tiga lokasi di Kota Balikpapan.

Di Provinsi Kaltim, saat ini sebanyak 241.678 RT belum terlayani air minum, 157.987 RT miskin dan 176.778 RT belum terlayani sanitasi layak. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian PUPR juga mengalokasikan dana sebesar Rp 249,54 miliar untuk sektor keciptakaryaan.

Sedangkan untuk program padat karya yang melibatkan masyarakat, dialokasikan dana sebesar Rp 7,14 miliar antara lain melalui Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (Sanitasi Berbasis Masyarakat (Kotaku)  di 145 Kelurahan dengan Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sistem Pengelolaan Air Limbah (Sanimas) kepada 150 KK.