Jakarta - Pemerintah merealokasi anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) 2015 sebesar Rp2 triliun untuk digunakan dalam membangun kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. Anggaran tersebut sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan Trans Sumatera.

Kendati direalokasi, pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur di Sumatera tetap berjalan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menepis anggapan jika realokasi itu kontra dengan keinginan pemerintah yang memiliki keinginan jika pemerataan terjadi dengan membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa.

Ani menjelaskan, Kementerian Perhubungan melihat kebutuhan untuk membangun LRT lebih cepat. Pada saat dirinya melakukan kunjungan ke Sumatera bersama Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR ternyata prasarana rel yang dibangun Kementerian Perhubungan ternyata belum tersedia.

"Jadi ini masalah yang mana yang paling siap, sementara yang lain tetap akan dilakukan. Dari Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan, mereka komitmennya sangat besar untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di Sumatera," kata Ani, sapaan akrabnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam 19 Juli 2017.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama KAI Edi Sukmoro mengatakan, sebenarnya KAI tugasnya untuk Trans Sumatera yakni menyediakan rolling stock seperti gerbong, lokomotif bukan membangun jalur atau track. Pembangunan jalur adalah tugas dari pemerintah dalam hal ini Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

"Jadi kita menyediakan rolling stock ya keretanya, lokomotifnya, gerbongnya disediakan oleh KAI. Jadi enggak akan kita tinggalkan," kata Edi seraya menambahkan bahwa dalam waktu dekat akan ada enam rangkaian kereta baru yang sebagian akan dikirimkan ke Sumatera agar mendapat kereta baru.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI Fraksi Gerindra Bambang Haryo S mempermasalahkan realokasi yang dilakukan untuk PMN di mana anggaran tersebut sebelumnya bakal digunakan untuk proyek di Sumatera, namun dialihkan untuk PMN dalam memenuhi kekurangan anggaran pembangunan proyek LRT Jabodebek.

Sebab pengalihan anggaran itu tak mencerminkan target pemerataan yang diinginkan Presiden Jokowi, karena pembangunan infrastruktur akan kembali berpusat di Pulau Jawa.  "Proyek ini mengalihkan anggaran Sumatera ke sini, justru di sana (Sumatera) butuh mengangkat ekonomi bawah. Ini arahnya salah," kata Bambang.