Jakarta – Pandemi Virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak Maret 2020 lalu telah mengganggu beberapa sektor nasional, salah satunya terjadi pada sektor pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo guna mendongkrak perekonomian nasional.

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nicodemus Daud menyampaikan pemerintah cukup sadar terkait pentingnya keberadaan infrastruktur untuk menyongsong perekonomian nasional, namun dengan adanya pandemi Covid-19 ini pemerintah juga perlu mempertimbangkan faktor kesehatan masyarakat serta para pekerja bidang konstruksi.

"Jadi sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, kita terus menggenjot pembangunan infrastruktur, dan sektor kesehatan juga menjadi perhatian kita semua. Artinya, pembangun ekonomi dan kesehatan harus dilakukan secara bersamaan,"jelas Daud

Ia juga menjelaskan saat ini Kementerian PUPR tengah berupaya dalam menjaga keberlanjutan dari proyek infrastruktur dikala pandemi Covid-19 ini, salah satu prioritas pembangunan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional adalah jalan dan jembatan dalam membantu  kelancaran distribusi barang maupun konektivitas antar wilayah.

Pembangunan jalan maupun jembatan ini pun dapat memperkuat daya saing infrastruktur serta mempercepat pembangunan transportasi guna mendukung penguatan industri nasional. Selain itu, Daud juga menyampaikan berbagai pembangunan infrastruktur dari mulai tahapan survei, investigasi, desain, pembebasan tanah, konstruksi sampai dengan operasional dan pemeliharaan perlu memperhatikan aspek-aspek sosial yang diterima masyarakat (social acceptable), menguntungkan secara ekonomi (economically viable) serta ramah lingkungan (environmentally sound).

Hingga saat ini, Kementerian PUPR telah menyiapkan 6.055 paket pembangunan infrastruktur dengan nilai anggaran tidak kurang dari Rp 80 triliun. Targetnya pada tahun 2021 nanti aka nada 10.000 paket pekerjaan infrastruktur dengan anggaran sekitar Rp 149 triliun.

"Jadi kalau kita perhatikan anggarannya, tahun depan itu tentu paket pembangunan infrastruktur konstruksi menjadi dua kali lipat dibanding tahun ini,"jelas Daud

Selain itu pemerintah telah menargetkan belanja infrastruktur 2021 untuk menjadi salah satu kebijakan dalam proses pemulihan ekonomi. Hal tersebut didukung dengan pembangunan program padat karya serta mendukung kawasan industri dan pariwisata untuk dapat memberikan multiplier effect untuk perekonomian nasional.

"Pembangunan bidang infrastruktur pada 2021 diarahkan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, dukungan pemulihan ekonomi, serta ketahanan pangan. Program Padat Karya kita kembangkan karena pada daerah tertentu tidak ditemukan COVID-19, dan diharapkan pola kerja seperti ini tidak melahirkan cluster baru COVID-19,"lanjutnya

Disamping itu, pemerintah juga akan meningkatkan fokus pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar seperti air, sanitasi, pemukiman untuk penguatan sistem kesehatan nasional.

Sementara itu, Sekjen Gapensi Andi Rukman menyampaikan terdapat 3 aspek penting bagi pelaku usaha konstruksi, yakni peluang proyek, perizinan dan modal kerja. Hal tersebut perlu dipertimbangkan oleh pemerintah agar pelaku usaha nasional dapat berdaya saing di era persaingan terbuka ini.

Para pelaku usaha disetiap lini pun saat ini perlu menentukan langkah cermat agar dapat melalui masa krisis pandemi Covid-19. Andi Rukman menyampaikan saat ini pemerintah perlu mengutamakan pelaku usaha nasional dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti dalam hal penyediaan produk atau bahan material yang diantaranya baja, semen, maupun batu.

Andi juga menyampaikan saran untuk proses tender untuk dapat ditentukan standar minimum harga yang ditawarkan kepada pelaku usaha agar tetap untung serta kualitas proyek tetap terlaksana dengan baik dan berkualitas.