Jakarta - Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program utama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Rencana besar pemerintah untuk pembangunan ini dilengkapi dengan berbagai skema alternatif pembiayaan.

Rainer Haryanto, Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyatakan ada beberapa skema yang dilakukan pemerintah. Ia bilang dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lalu melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), lalu Proyek Investasi Non APBN (PINA). Selanjutnya pemerintah juga memberikan kelonggaran untuk swasta masuk dalam proyek infrastruktur.

Untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dia menyatakan sudah beberapa proyek yang dinyatakan sukses dalam pembiayaannya. Untuk skema PINA, sejumlah proyek Waskita toal road dinyatakan bisa menjadi role model.

Untuk KPBU dengan skema Availability Payment, proyek Palapa Ring Broadband dinyatakan sukses. "Ini kita bilang sukses karena badan usaha sudah tanda tangan perjanjian kerja sama dan sedang membangun jaringan broadband dari barat ke timur, kata Rainer kepada KONTAN, Selasa (29/8).

Proyek yang menggunakan skema KPBU yang sukses menggunakan Viability Gap Fund ( VGF) juga ada beberapa proyek. Yakni jalan tol Menado-Bitung, jalan tol Umbulan serta PLTU Batang.

Untuk ke depan, ia bilang pemerintah akan mendorong beberapa PSN untuk ditawarkan dalam skema KPBU. Antara lain Hub internasional di Kuala Tanjung, serta proyek air limbah Jakarta, dan proyek air bersih Semarang Barat. "Kita akan mendorong skema KPBU lebih banyak," kata Rainer.