JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan surat yang mengamanatkan kepada PT Solo Ngawi Jaya (SNJ), selaku investor ruas Solo—Ngawi agar mengerjakan konstruksi fisik di ruas Salatiga—Solo yang dimiliki oleh PT Trans Marga Jateng (PT TMJ).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan penunjukan dilakukan bukan kepada PT TMJ yang menjadi investor ruas Semarang—Solo melainkan kepada PT SNJ. Hal itu sebagai bentuk dukungan dana infrastruktur atau viability gap funding (VGF) yang sedianya dapat dilakukan pemerintah secara tunai di ruas Semarang—Solo di seksi IV dan V senilai Rp3 triliun.

Selain itu, opsi penugasan kepada SNJ diambil guna mengejar percepatan konstruksi setelah BPJT membatalkan rencana menjadikan ruas Salatiga—Solo sepanjang 33 kmsebagai proyek percontohan berskema Availibility Payment (AP) atau pembayaran berdasarkan ketersediaan layanan.

“Kami alihkan, karena harusnya TMJ memperoleh VGF. Tapi kemudian  kami rencanakan AP namun nggak jadi juga. Jadi tidak mungkin mereka (TMJ) yang melakukan konstruksi,” katanya kepada Bisnis Rabu (14/12/2016).

Menurutnya, dengan penunjukan konstruksi kepada PT SNJ, maka nantinya penambahan nilai investasi juga akandibebankan dalam ruas Solo—Ngawi.

PT SNJ lanjutnya berhak mengajukan amendemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dan memperoleh kompensasi berupa perpanjangan masa konsesi akibat penambahan pengerjaan kontruksi.

Sementara itu Direktur Utama PT Solo Ngawi Jaya David Wijayatno membenarkan telah menerima surat penunjukan itu. Dia mengatakan belum melakukan amandemen PPJT. Kini, pihaknya mengkaji besaran nilai investasi yang akan dikonversikan ke dalam penambahan masa konsesi.

“Kami sedang hitung tambahan masa konsesinya, nanti setelah pasti berapa lama itu akan kami usulkan ke BPJT,” ujarnya.

David menuturkan tengah menggelar tender kontraktor untuk pengerjaan konstruksi di ruas Salatiga—Solo. Dia pun menargetkan pada akhir tahun ini telah memperoleh kontraktor pemenang, sehingga ruas itu dapat dimulai konstruksi fisiknya pada Januari 2017. Apalagi, katanya ruas itu ditargetkan mampu beroperasional pada pertengahan 2018

Seperti diketahui, semula pemerintah berencana memberikan dukungan pembangunan berupa Viabilty Gap Fund (VGF) yang semula bernilai Rp1,8 triliun setelah diekskalasikan menjadi senilai kurang lebih Rp3 triliun bagi pengerjaan ruas itu.

Namun karena keterbatasan APBN, dukungan pemerintah dilakukan akan dilakukan lewat pelelangan yang dilakukan kepada badan usaha dengan skema AP guna mempercepat konstruksi. Namun nyatanya ruas tersebut memiliki risiko tinggi untuk menggunakan skema pembiayaan availability payment.

Pasalnya, ruas itu ditargetkan rampung hingga 2017supaya terkoneksi dengan ruas Solo--Kertosono pada 2018.