Semarang – Sebanyak 107 proyek di Jawa Tengah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah, Prasetyo Aribowo menyampaikan 107 proyek yang masuk kedalam RPJMN tersebut merupakan hasil dari konsultasi dan identifikasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Pusat.

"Itu kami bahas ketiga pertemuan dengan pemerintah tiga minggu yang lalu,"jelas Prasetyo

Prasetyo juga menyampaikan, 107 proyek yang telah masuk ke dalam lampiran RPJMN 2020-2024 tersebut saat ini telah disepakati dan masuk kedalam Rencana Kerja (Renja) oleh Kementerian dan Lembaga terkait.

"Jadi kementerian dan lembaga sudah memasukan itu (107 proyek) ke renja mereka masing-masing," kata Prasetyo

Selain itu Prasetyo juga menyampaikan, Jawa Tengah saat ini tengah mengatur rencana pembangunan proyek-proyek yang didominasi dengan infrastruktur dasar yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 79/2019. Dengan total mencapai 270 proyek pembangunan, nilai paket pekerjaan nya sendiri mencapai Rp 353,4 triliun. Nantinya ratusan proyek tersebut akan tersebar di beberapa daerah di Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Diharapkan dengan bertambahnya proyek-proyek tersebut dapat meningkatkan perekonomian daerah di Jawa Tengah. Terlebih lagi, Jawa Tengah ditargetkan dapat mampu menumbuhkan angka perekonomian sebesar 7%.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Tengah juga sedang merampungkan pembangunan Bendungan Jragung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan saat ini progres dari pembangunan tersebut sedang dalam pengadaan lahan. Saat ini Ia juga telah membentuk tim untuk dapat berkomunikasi dengan warga terkait yang lahannya akan terdampak dari pembangunan tersebut.

“Saya telah meminta tim dari Pemprov Jateng, Pemerintah Kabupaten, dan pihak terkait untuk duduk bareng supaya masyarakat mendapatkan informasi yang baik,” kata Ganjar.

Ganjar juga tidak memungkiri terkait adanya catatan khusus untuk Jawa Tengah dalam hal pembebasan lahan, menurutnya rata-rata ketidaksepakatan antara pemerintah dan masyarakat adalah perihal harga lahan yang akan dibebaskan. Namun, jika pendekatan komunikasi yang baik sudah dilakukan sejak awal nantinya proses pembebasan lahan ini tidak menjadi masalah berkepanjangan.

Dalam proses pembangunan Bendungan Jragung ini pemerintah membutuhkan lahan dengan luas mencapai 624,1 hektar yang akan berdampak pada dua desa. Pembangunan bendungan ini sendiri dimaksudkan guna memperoleh tampungan air baku untuk kebutuhan air di Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang, selain itu guna memenuhi kebutuhan air irigasi sawah di daerah Jragung Kabupaten Semarang. Serta nantinya bendungan ini juga dapat digunakan sebagai tempat pariwisata air.