JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mempercepat pembangunan  ruas tol porsi pemerintah yang dibangun melalui pinjaman dari Tiongkok. Hal itu dilakukan karena progress pengerjaan konstruksi yang dilakukan menggunakan pinjaman tersebut belum menunjukkan kemajuan signifikan.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga Kementerian Kementerian PUPR Soebagiono mengatakan salah satu upaya percepatan pada bagian pemerintah dilakukan dengan melimpahkan wewenang pengerjaan ruas jalanTol Medan—Kualanamu sepanjang 3 km kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pemenang tender investasi.

Pengalihan tersebut dikarenakan kontraktor China tidak menyanggupi untuk menuntaskan konstruksi pada target yang dicanangkan yakni Juli 2017 akibat beratnya pengerjaan penimbunan tanah.

“Memang ada 3,2 km yang dialihkan ke BUJT dan sudah kami berikan klarifikasi kepada Cina Exim Bank,”ujarnya kepada Bisnis Selasa (24/1/2017)

Ruas tol Medan—Kualanamu dengan total sepanjang 62 km pada terbagi atas dua  porsi, yakni pemerintah dan BUJT. Dalam porsi pemerintah yang menggunakan pinjaman China, kontraktor China menggarap ruas sepanjang 17,8 km dengan nilai konstruksi sekitar Rp900 miliar.

Sisanya sepanjang 43,9 km dikerjakan oleh PT. Jasa Marga Kualanamu Tol yang merupakan konsorsium 4 badan usaha milik Negara (BUMN) yang terdiri atas PT Jasa Marga (55%), PT Pembangunan Perumahan (15%), Waskita Karya (15%) dan Hutama Karya (15%). Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) ruas tersebut ditandatangani pada awal Januari 2015

Hingga kini, progress konstruksi yang dikerjakan BUJT di Seksi III—VII justru cukup signifikan dibandingkan dengan ruas yang dikerjakan oleh kontraktor China di seksi I dan II yang telah diteken kontraknya pada Januari 2013.

Secara keseluruhan progress kontruksi yang dilakukan oleh kontraktor China di seksi I Tanjung Morawa (Medan)-Perbarakan-Kualanamu mencapai 53,9% dan pembebasan lahan hampir Mencapai 100% Sedangkan konstruksi fisik yang dilakukan BUJT sebesar 33,95% dengan pembebasan lahan 85,91%

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna mengatakan lambatnya proses kontruksi yang dilakukan oleh kontraktor China dikarenakan persyaratan soal lahan yang cukup kaku.

Kontraktor bersedia melakukan konstruksi apabila lahan minimal telah terbebasakan 60%. Sementara itu BUJT lebih memahami kesulitan pemerintah dalam pembebasan lahan, sehingga konstruksi tetap berjalan meskipun pembebasan lahannya belum maksimal.

Lewat penambahan lingkup kepada PT Jasa Marga Kualanamu Tol, maka akan mengurangi jumlah porsi pinjaman kepada China. Selanjutnya, PT Jasa Marga Kualanamu Tol dapat memperhitungkan dan menyesuaikan kembali parameter investasi kepada BPJT.

Diproyeksikan BUJT pemilik konsesi ruas Medan—Tebing Tinggi akan menanggung beban investasi tambahan sekitar Rp300 miliar.