Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan kembali membuka pelelangan dini proyek infrastruktur yang mendukung percepatan realisasi kegiatan infrastruktur di Indonesia pada Tahun Anggaran 2021.

Lelang dini ini akan mulai dibuka pada Oktober 2020 dengan menawarkan sejumlah 501 paket pekerjaan senilai Rp 3,14 triliun, nantinya jumlah paket tersebut akan bertambah seiring kebutuhan proyek yang sedang berjalan.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjelaskan proses lelang dini ini dimaksudkan guna meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur dan memulai paket pekerjaan lebih awal. Menteri Basuki juga menyampaikan terkait berbagai proyek yang dikerjakan dengan pembelanjaan uang negara akan diawasi secara ketat dan kualitas konstruksi yang diawasi akan selalu menjadi perhatian utama.

"Kontraktor/penyedia jasa yang berkualitas dengan sendirinya akan banyak dicari oleh pengguna jasa," kata Menteri Basuki

Sebelumnya Komisi V DPR-RI telah menyetujui Rencana Anggaran Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 149,81 triliun. Total anggara tersebut kemudian dialokasikan untuk pembangunan sumber daya air sebesar Rp 58,55 triliun, konektivitas sebesar Rp 53,96 triliun, Permukiman sebesar Rp 26,56 triliun, Perumahan sebesar Rp 8,09 triliun.

Dilanjut untuk pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp 563,79 miliar, dukungan manajemen sebesar Rp 748,20 miliar, pengawasan sebesar Rp 101,74 miliar, serta Perencanaan Infrastruktur sebesar Rp 206,18 miliar.

Berdasarkan data yang terekam dalam sistem e-monitoring lelang per 7 Oktober 2020, terdapat 321 paket pekerjaan bidang Sumber Daya Air, 50 paket pekerjaan bidang infrastruktur konektivitas, 45 paket pekerjaan bidang infrastruktur permukiman, serta 85 paket pekerjaan untuk bidang perumahan yang tersebar diseluruh Provinsi di Indonesia.