PUPR dan Konsorsium Tandatangani Kontrak PPJT Tol Yogyakarta-Bawen
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan konsorsium pemenang lelang jalan tol Yogyakarta-Bawen, PT Jasa Marga (Persero) Tbl., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero) dan juga PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. akan melakukan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Tol Yogyakarta-Bawen.
Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Direktur PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Subakti Syukur.
"Ya hari ini ditandatangani konsorsium BUMN,"jelas Subakti Syukur
Proyek Tol Yogyakarta-Bawen ini sendiri telah melalui proses penjajakan minat pasar sejak November 2019 dan akhirnya sampai pada tahapan lelang di tahun ini. Proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 14,26 triliun dan akan dibangun oleh konsorsium PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) dengan rincian saham 60% PT Jasa Marga (Persero) Tbk., 12,5% oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, 12,5% oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk., selanjutnya 12,5% oleh PT PP (Persero) Tbk, serta 2,5% oleh PT Brantas Abipraya (Persero).
Penandatanganan kontrak ini akan dilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Danang Parikesit, Direktur Utama PT PII Muhammad Wahid Sutopo, serta Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Bawen, Mirza Nurul Handayani.
Proyek Jalan tol Yogyakarta-Bawen ini sendiri akan dibangun dalam 6 seksi yang dijadwalkan akan mulai konstruksi pada Agustus 2021 nanti serta target rampung pada tahun 2023. Mirza juga menjelaskan jalan tol Yogyakarta-Bawen ini akan dibangun dengan 2x2 jalur yang masing-masing lebar jalur sebesar 3,6 meter serta dibangun dengan desain struktur at grade sepanjang 69,68 km dan struktur elevated sejauh 6,15 km.
Pembangunan ruas tol ini nantinya akan tersambung dengan Tol Semarang-Solo serta Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo, sehingga dapat meningkatkan konektivitas antara ketiga kota tersebut dan ikut memajukan perekonomian daerah