Jakarta - The Global Competitiveness Report 2016-2017 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum menunjukkan daya saing infrastruktur Indonesia berada di peringkat 60, naik dua peringkat dari data tahun 2015-2016. Di peringkat tersebut, Indonesia masih tertinggal di bawah negera Asia lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Oleh karena itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yusid Toyib mengatakan, saat ini sektor infrastruktur tengah menjadi perhatian pemerintah. Hal itu mengingat daya saing menjadi faktor utama bagi Indonesia untuk dapat mengambil peran aktif pada perdagangan internasional.

“Daya saing akan mengantar kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menghasilkan devisa melalui ekspor barang dan jasa, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan Negara dan kesejahteraan rakyat," ujarnya pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Forum Nasional Strategi Peningkatan Produktivitas Konstruksi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kamis (15/6).

Untuk itu, kata dia, perlu strategi dan kebijakan pembinaan sektor konstruksi yang tepat, sehingga mampu meningkatkan produktivitas konstruksi dalam rangka mendorong daya saing.

Hal ini sangat penting mengingat infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu tingkat daya saing nasional itu sendiri. Infrastruktur yang terintegrasi dan berkualitas akan menunjang aspek konektivitas yang memudahkan pergerakan barang, jasa, dan manusia, serta berdampak pada efisiensi biaya transportasi dan logistik.

“Dengan adanya konektivitas rakyat lebih terjamin keamanannya dan lebih meningkat kesejahteraannya, sebab dengan konektivitas seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kemudahan akses untuk memperoleh kebutuhan dasar," tambahnya.

Saat ini sektor konstruksi tercatat menempati posisi ketiga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia sepanjang 2016, dengan kontribusi sebesar 0,51%, setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Bahkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan sektor konstruksi berkontribusi cukup signifikan sebesar 10,38% di dalam membentuk Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan daya saing yang semakin meningkat akan turut meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi.

Untuk itu, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berupaya untuk mengikutsertakan peran pemangku kepentingan terkait lainnya, mengingat sektor ini mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Peran aktif pemangku kepentingan lain yang lebih berkompeten pada bidangnya akan mendukung tersusunnya strategi dan kebijakan peningkatan produktivitas konstruksi yang tepat sasaran.

Melalui upaya ini, diharapkan akan tersusun suatu gambaran yang lengkap mengenai potret kondisi sektor konstruksi Indonesia khususnya yang terkait dengan indikator pilar daya saing beserta akar permasalahannya yang diperkuat dengan data, fakta, dan temuan. Sehingga pada akhirnya dapat menjadi dasar untuk menentukan rekomendasi kebijakan beserta prioritas tindakan yang terukur sebagai langkah nyata bagi memastikan industri konstruksi nasional semakin produktif dan berujung kepada peningkatan daya saing global.