Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menjalin kerjasama dengan badan usaha untuk proyek Preservasi Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatra melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Hal tersebut ditandai dengan telah ditandatanganinya perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Direktur Utama PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) Muhammad Wahid Sutopo, serta Direktur PT Jalintim Adhi-Abipraya Paulus Bambang Sulistyanto.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku dirinya merasa senang karena proyek ini dapat dijalankan menggunakan skema KPBU.

"Saya pribadi suka dengan KBPU, dengan ini berarti disangga bareng-bareng, di-manage bareng, ya mudah-mudahan tujuannya menjadi lebih baik hasilnya,"kata Menteri Basuki

Menteri Basuki menambahkan dengan menggunakan skema KPBU ini, tanggung jawab proyek tidak lagi berada di Kementerian PUPR secara menyeluruh, namun juga terdapat pada kementerian dan lembaga lainnya, seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, PT PII serta PT Jalintim Adhi-Abipraya selaku badan usaha pembangunan proyek ini.

Jalintim Sumatra ini diproyeksikan bakal menjadi poros logistik yang menghubungkan jalur Bakauheni hingga Banda Aceh agar dapat tersambung pada 2024 nanti.

Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian menjelaskan untuk proses KPBU untuk proyek Preservasi Jalintim Sumatra ini telah dimulai sejak 2017 lalu dengan sedianya menggunakan skema KPBU availability payment (AP) atau ketersediaan layanan serta masa konsesi yang ditawarkan selama 15 tahun, masa konstruksi selama 3 tahun dan masa layanan selama 12 tahun.

"Adapun skema pelaksanaan proyek ini berupa DBFOMT atau desain build finance operate maintain and transfer. Saya harap ke depan proyek ini dapat menjadi dasar best practice untuk pelaksanaan KBPU AP sehingga menjadi acuan bagi proyek infrastruktur lainnya,"jelas Hedy