Jakarta - Memasuki awal November 2016, progres realisasi keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) per 2 November 2016, pukul 16.00 WIB, telah mencapai 58,90% dengan realisasi fisik mencapai 66,54%. Alokasi APBN Perubahan Kementerian PUPR pada tahun ini sebesar Rp 98,48 triliun dimana Rp 58 triliun sudah terserap. Progres tersebut jika dibandingan dengan waktu yang sama pada tahun 2015 masih diatasnya dimana tahun lalu progres realisasi keuangan sebesar 52,35%. Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, di Jakarta (2/11).

Ditambahkannya, Kementerian PUPR terus melakukan upaya-upaya percepatan, seperti mendorong penyelesaian segera masalah pembebasan lahan/tanah sehingga pekerjaan konstruksi dapat segera dikerjakan. Upaya lain untuk percepatan adalah memerintahkan kontraktor/konsultan melakukan penagihan pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan, menginstruksikan kepada pelaksana pekerjaan/penyedia jasa untuk menambah peralatan dan tenaga kerja agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan tiga shift per hari dan tujuh hari per minggu.

Dari sisi internal, Menteri Basuki memerintahkan kepada para petugas eselon III dan eselon IV pada masing-masing direktorat jenderal agar ke lapangan/daerah untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan monitoring progres pelaksanakan pekerjaan melalui sistem monitoring online untuk percepatan pengambilan keputusan.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono juga menyampaikan progres lelang dini Kementerian PUPR yakni sebanyak 951 paket pekerjaan tahun 2017 sudah dilelang dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp 4,8 triliun. Kementerian PUPR juga sudah memasukkan sebanyak 7.453 paket dengan nilai Rp 61,5 triliun, kedalam daftar rencana lelang atau Sistem Informasi Rencana Pengadaan (SIRUP).