Jambi - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan manfaat pembangunan infrastruktur harus bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur tahun 2018 baik yang dibiayai oleh APBN di Kementerian PUPR maupun alokasi APBD Pemerintah Daerah harus dicermati dengan baik prioritas pembangunan infrastruktur yang akan diselesaikan.  

“Pembangunan infrastruktur dalam era Presiden Joko Widodo bukan bertujuan bermewah-mewahan, namun untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal infrastruktur dari negara-negara lain. Infrastruktur merupakan pilihan logis dan strategis untuk meningkatkan daya saing kita,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menyampaikan paparannya dihadapan para Gubernur se-Sumatera pada acara Rapat Koordinasi Gubernur se-Wilayah Sumatera yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kota Jambi, Senin (10/9/2017). 

Saat ini ranking daya saing Indonesia berdasarkan Global Competitive Index yang dikeluarkan World Economic Forum, berada pada peringket 36 atau telah meningkat dari sebelumnya di peringkat 41. Indeks daya saing infrastruktur juga meningkat dari tahun lalu ranking 60, maka tahun ini berada di ranking 52.  

“Anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp 106,9 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran infrastruktur di Pulau Sumatera berkisar Rp 20,32 triliun,”jelas Menteri Basuki. 

Nantinya dikatakan Menteri Basuki, anggaran Rp 20,32 triliun untuk Pulau Sumatera tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan air  dan pangan sebesar Rp 7,42 triliun, peningkatan konektivitas jalan dan jembatan sebesar Rp 8,86 triliun, infrastruktur Cipta Karya sebesar Rp 2,52 triliun dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp 1,51 triliun. 

Diakui Menteri Basuki bahwa tantangan disparitas di Pulau Sumatera masih besar dimana kegiatan ekonomi masih dominan di bagian timur dibandingkan barat. Hal ini juga terkait dengan kondisi geografis Pulau Sumatera, dimana potensi kebencanaan menjadi perhatian dalam membangun infrastruktur. 

“Namun tantangan tersebut harus kita jawab dengan tepat. Dibangunnya jalan tol di pesisir timur Sumatera, akan diikuti pembangunan ruas tol penghubung (feeder) seperti Tol Padang-Pekanbaru dan Bengkulu-Palembang,” jelasnya.    

Jalan tol Trans Sumatera yang terdiri dari 24 ruas dengan total panjang mencapai 2.704 km yang terdiri dari 2.004 km jalan tol di Pantai Timur dan 700 km jalan tol penghubung (feeder) diantaranya Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Palembang Indralaya, dan Pekanbaru-Padang.

"Diluar APBN, kebutuhan investasi untuk pembangunan ruas tol di Sumatera mencapai Rp 130 triliun," tegas Menteri Basuki. 

Dukungan infrastruktur dilakukan melalui pendekatan wilayah untuk mendukung berbagai kawasan industri melalui akses jalan, perumahan, dan jaringan air minum. Kemudian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Danau Toba, Tanjung Kelayang dan Mandeh, dan kawasan pedesaan prioritas. Selain itu mendukung lumbung pangan nasional di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung melalui pembangunan bendungan antara lain Rajui, Keureto, Tigadihaji, dan jaringan irigasi dalam skala masif.  

Sedangkan pada tahun 2017, pembangunan infrastruktur yang dilakukan khususnya di Pulau Sumatera, diantaranya permukiman nelayan tepi air di Bengkulu, program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) Kepulauan Riau, pembangunaan SPAM Broni di Kota Jambi dengan kapasitas 600 liter/detik yang melayani hingga 48.000 sambungan rumah, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Blang Bintang berkapasitas 250 ton sampah/hari, dan pembangunan SPAM regional di Bengkulu. 

Untuk perumahan dilakukan pembangunan rusun di Lampung Tengah dan Bengkulu, rumah khusus nelayan Kampung Melayu Bengkulu dan Belitung Timur. Rusun pondok pesantren juga dibangun di 6 lokasi dengan jumlah unit setiap rusunawa sebanyak 30 kamar.  

Rusunawa untuk mendukung kegiatan belajar para santri berada di Pesantren Babul Ulum Diniyah Islamiyah di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Musthofawiyah Purba Baru di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Pesantren terpadu Prof. Dr. Hamka di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Thoriqoh Bahrul Musyahadah di Kabupaten Komering Ulu dan Al Ishlah di Kabupaten Komering Ilir, Sumatera Selatan, dan Pesantren Riyadlatul Ulum Kabupaten Lampung Timur, Lampung. 

Selain rusun juga dibangun rumah swadaya di Padang, dan pembangunan infrastruktur pendukung Asian Games XVIII di Sumatera Selatan yang diperkirakan akan rampung akhir tahun ini. 

Pada acara tersebut juga diadakan pemberian penghargaan forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) kepada 22 perusahaan swasta yang telah memberikan kontribusinya dalam pembangunan Provinsi Jambi serta penandatanganan nota kesepakatan Gubernur Se-Sumatera.