Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan infrastruktur akan terus gencar dilakukan di tahun 2018. Bahkan, pemerintah telah menyusun rencana pembangunan infrastrutkur di tahun ke empat Kabinet Kerja.

Dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI, Rabu (16/8/2017), Jokowi mengatakan, salah satu fokus pembangunan infrastruktur di tahun 2018 masih pada infrastruktur yang mendukung upaya peningkatan konektivitas.

Tak lupa, sambung Jokowi, pembangunan infrastruktur juga masih akan diarahkan pada upaya mendukung ketahanan pangan yang direalisasikan lewat pembangunan bendungan hingga irigasi.

"Untuk mendukung pertumbuhan pusat ekonomi dan pengembangan konektivitas antar Daerah, Pemerintah akan melaksanakan pembangunan jalan baru sepanjang 856 kilometer dan pembangunan irigasi sepanjang 781 kilometer," kata Jokowi. 

Selain itu, beberapa program kegiatan Pemerintah dalam rangka peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya antara lain dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi 61,2 ribu ruang kelas, pembangunan sanitasi air limbah untuk 853 ribu kepala keluarga, dan pembangunan rumah susun sebanyak 7.062 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah juga mengajak semua pihak untuk bekerja bersama, baik BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, maupun Pihak Swasta dalam pengembangan pembiayaan kreatif seperti melalui skema KPBU atau non KPBU guna bersama-sama mendanai pembangunan infrastruktur.

Dengan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 761,1 triliun, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terus dilakukan untuk mendorong efektivitas pendanaan pembangunan. 

Selain untuk mendukung kegiatan pemerintahan di Daerah, anggaran tersebut akan dipertajam penggunaannya untuk mendanai program pembangunan yang menjadi prioritas nasional, utamanya melalui DAK dan Dana Desa.

Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa utamanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah. 

"Melalui DAK Fisik akan diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik, afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. Dana Desa akan lebih diperkuat pemanfaatannya agar dapat memperluas pembangunan di desa, baik sarana maupun prasarana, dengan berbasis kinerja," papar Jokowi.

Penguatan pengelolaan hubungan Keuangan Pusat dan Daerah juga semakin ditingkatkan melalui bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada sekitar 200
kabupaten/kota sepanjang tahun 2018. 

Dengan demikian, kata Jokowi, kesetaraan pemahaman dan keterampilan para pengelola keuangan daerah akan menciptakan harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah.

Pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, memerlukan dukungan penuh dari semua pihak, sehingga setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan dengan efisien dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Korupsi dan pemborosan uang rakyat tidak boleh ditoleransi," tandas Jokowi.