Jakarta - Pemerintah melakukan pembangunan irigasi baru seluas 1 juta hektare dan melakukan rehabilitasi irigasi sebanyak 3 juta hektare.

Hal itu dilakukan dalam rangka ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas nasional Pemerintahan Presiden Jokowi.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Imam Santoso mengatakan, pelaksanaannya dilakukan sesuai kewenangan dimana irigasi dengan luas diatas 3.000 hektare menjadi kewenangan pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), luas irigasi 1.000-3.000 hektare kewenangan pemerintah provinsi dan dibawah 1.000 hektar ditangani pemerintah kabupaten/kota.

"Kami optimistis pembangunan dan rehabilitasi irigasi yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR dapat memenuhi target yang ditetapkan," ujarnya dalam siaran pers, Minggu (28/5/2017).

Dari data Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, dari 1 juta hektar irigasi baru, yang menjadi tugas Kementerian PUPR yakni 561.173 hektar (56,12%), 236.374 hektare (23,64%) dilakukan pemerintah provinsi dan 202.453 hektare (20,25%) menjadi tanggung jawab pemkot/pemkab.

“Pembangunan irigasi baru yang dilakukan Kementerian PUPR telah tercapai 43,91% dari target. Kami akan berusaha keras untuk mencapai target pada 2019 dan optimistis bisa tercapai. Kemajuan pemerintah provinsi sebesar 7,05% dan Pemkot/Pemkab 8,55%. Bila dihitung dari target total 1 juta hektar baru baru tercapai 28,04%,” tuturnya.

Sementara, untuk memperbaiki jaringan irigasi yang rusak, dari target 3 juta hektar, yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR seluas 1,3 juta hektare, telah selesai direhab 961 ribu hektare (70,14%).

Rehabilitasi yang dilakukan pemerintah daerah baik oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, telah berhasil direhabilitasiseluas 136 ribu hektare atau baru sekitar 8% dari target 1,7 juta hektare