JAKARTA - Pemerintah menargetkan pada tahun 2017 para tenaga konstruksi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus sudah bersertifikat.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yusid Toyib mengatakan, Indonesia memiliki kurang lebih 7 juta tenaga konstruksi, namun saat ini baru 7,2% yang bersertifikat.

"Pada tahun 2017 di semua kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempekerjakan tenaga konstruksi harus memiliki sertifikat," kata Yusid, seperti dilansir laman resmi Kementerian PUPR, Selasa (8/11/2016).

Yusid mengatakan, sertifikasi tenaga kerja konstruksi bertujuan untuk melindungi tenaga kerja nasional agar memiliki nilai tambah dan siap menghadapi perdagangan bebas masyarakat ekonomi ASEAN 2015 dan Asia Pasifik 2020.

Pasar konstruksi Indonesia sendiri sangat menjanjikan. Tahun 2014, Indonesia menjadi pasar jasa konstruksi terbesar di ASEAN dengan nilai US$ 267 miliar atau kurang lebih Rp3.471 triliun.