Jakarta – Biaya pembangunan dari proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek mengalami defisit dari Rp 26,7 triliun menjadi Rp 31 triliun. Karena hal tersebut, Menteri Rini Soemarno pun mengusulkan BUMN yang menjadi bagian pada proyek LRT ini membentuk perusahaan patungan atau Joint Venture. BUMN yang terlibat itu adalah PT Adhi Karya Tbk, PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang akan membentuk perusahaan patungan dan akan menjadi investor LRT Jabodebek.

“Kami usulkan bukan KAI yang jadi investor tapi Joint Venture yang jadi investor. Kita minta dibentuk kaya Railink, perusahaan baru yang akan menjadi investor dan mengoperasikan LRT itu, dimana investor dari Joint Venture itu adalah KAI, Adhi Karya, dan kemungkinan kita lihat apakah ada BUMN lain yang ikut juga,” kata Menteri Rini Soemarno.

Pada kesempatan yang sama Direktur Utama PT Adhi Karya, Budi Harto, juga menjelaskan bahwa modal yang disiapkan untuk Joint Venture ini senilai Rp 9 triliun dengan rincian, Rp 1,4 triliun dari Adhi Karya, Rp 4 triliun dari KAI, dan Rp 3,6 triliun dari SMI.

Budi juga menyampaikan, pembentukan Joint Venture ini menjadi pilihan terbaik untuk meringankan beban dari KAI yang menanggung dana investasi LRT Jabodebek ini yang bertambah menjadi Rp 31,8 triliun dari Rp 26,7 triliun.

“Butuhnya untuk modal awal Joint Ventura adalah Rp 9 triliun. Nanti Joint Venture bisa pinjam dana dua kali,” tambah Budi.

Dengan pembentukan Joint Venture ini di percaya lebih baik ketimbang memberikan tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN. Sementara untuk sisa dananya akan diambil dari pinjaman perbankan.