4 Opsi untuk Mewujudkan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

13/12/2017

Proyek MRT

Atmadji Sumarkidjo selaku Tenaga Ahli Menko Kemaritiman Bidang Politik dan Media, mewakili Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ingin kereta cepat Jakarta-Surabaya bisa mengadopsi teknologi modern. Hal ini diharapkan menjadi bekal untuk transportasi andalan masa depan khususnya di Pulau Jawa.

"Dari Pak Menko Maritim (Luhut), beliau melihat jangan pikir tiga, empat tahun ke depan saja, tapi 20 tahun ke depan. Jawa itu nanti ibaratnya akan jadi satu kota yang berat ke depannya, jadi butuh transportasi yang modern," katanya di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Maret 2018, Pemerintah akan mengumumkan hasil studi kelayakan proyek kereta cepat tersebut, yang dilakukan oleh Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Namun, sebelum mengambil keputusan terkait studi kelayakan, Pemerintah akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak ketiga yakni Korea Selatan.

Ada 4 opsi yang memungkinkan dilakukan untuk proyek ini berdasarkan hasil studi kelayakan sementara.

Opsi pertama adalah meng-upgrade jalur eksisting dengan narrow gauge (lebar sepur sempit) dengan rincian biaya mencapai Rp57 triliun tanpa membangun flyover. Kecepatan kereta bisa mencapai 129 Km/jam dengan waktu tempuh sekitar 5,5 jam.

Opsi kedua adalah menggunakan jalur eksisting dengan single track narrow gauge yang akan memakan waktu tempuh juga sekitar 5,5 jam dengan kecepatan 129 Km/jam. Nilai investasi mencapai Rp88,1 triliun tanpa membangun flyover.

Opsi ketiga menggunakan jalur eksisting dengan single track standard gauge (lebar jalur kereta api standar) yang membutuhkan Rp92,2 triliun. Dengan opsi ketiga ini, kecepatan kereta bisa mencapai 151 Km/jam dengan perkiraan jarak tempuh sekitar 4,7 jam.
Opsi terakhir yakni menggunakan standard gauge double track yang mampu menempuh Jakarta-Surabaya hanya dengan 3,5 jam dengan kecepatan mencapai 190 Km/jam. Nilai invetasi yang dibutuhkan juga meningkat, yakni sekitar Rp153 triliun tanpa membangun flyover.

Atmadji menambahkan, Pemerintah sedang mengupayakan untuk menggunakan teknologi yang paling modern. Meskipun angka investasinya besar, namun setara dengan kelaikannya yang bisa mencapai 50 tahun.

Atmadji juga menambahkan, proyek ini diharapkan bisa segera telaksana sebelum masa Presiden Jokowi menjabat berakhir di tahun 2019.

"Pak Presiden sih inginnya sebelum masanya habis 2019 sudah peletakan batu pertama atau groundbreaking. Kita kejar, semoga bisa," tuturnya.