Pada acara rapat kerja yang bertempat di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Sabtu (11/11/2017), Basuki Hadimuljono selaku Menteri PUPR menjabarkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya penyelesaian pekerjaan tahun 2017. Rapat yang dihadiri oleh Pejabat Tinggi Madya, Pratama, para Kepala Balai dan Satuan Kerja di seluruh Indonesia ini membahas dua agenda utama, yaitu persiapan pelaksanaan program Padat Karya dan sosialisasai mekanisme baru pengadaan dengan penguatan fungsi unit layanan pengadaan (ULP)

Menteri Basuki menjelaskan empat hal yang perlu dilakukan, pertama menjaga mutu pekerjaan dengan mengikuti metode dan prosedur kerja untuk meminimalisir kegagalan konstruksi.

Kedua, menjaga agar jadwal penyelesaian pekerjaan selesai tepat waktu. Penyelesaian itu meliputi peresmian beberapa infrastruktur yang sudah selesai konstruksinya. Diantaranya, Bendungan Raknamo di NTT, Bendung Randangan di Gorontalo, Tol Pasir Koja-Soreang, Tol Solo-Ngawi, Tol Surabaya-Mojokerto. Rusun Atlet Kemayoran dan Venue Asian Games di Jakarta dan Palembang.

Ketiga, tertib administrasi untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan jika dilakukan pemeriksaan. Keempat, mempersiapkan dengan matang paket pekerjaan yang akan dilelang dini.

Pelaksanaan lelang dini dilakukan agar pembangunan infrastruktur tahun 2018 bisa dimulai sejak awal tahun 2018, dengan harapan pekerjaan bisa selesai lebih cepat. Kementerian PUPR menargetkan 5.526 paket dengan nilai Rp 33,99 triliun akan dilelang dini.

Hingga 10 November 2017, 356 paket pekerjaan di Direktorat Jenderal Bina Marga, Sumber Daya Air dan Cipta Karya telah di lelang dengan nominal Rp 2,2 triliun. Hinggaa bulan Januari 2018, sebanyak 50%-60% paket pekerjaan sudah bisa ditandatangani kontraknya, sebagai langkah awal dimulainya pekerjaan. Umumnya, pelelangan membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan.

Anita Firmanti menyampaikan dalam laporannya mengenai progres fisik dan penyerapan anggaran tahun 2017 yang berhasil tembus Rp 104,23 triliun hingga 10 November 2017. Dengan presentase proses keuangan mencapai 66,93% atau lebih tinggi 6,1% dibandingkan tahun lalu. Sementara progres fisik di lapangan meningkat 12,92% menjadi 73,92% dari tahun 2016.

“Hal ini menunjukan bahwa percepatan terjadi dan akan terus diupayakan untuk ditingkatkan dalam mencapai hasil lebih baik lagi,’ kata Sekjen PUPR Anita Firmanti.

Menteri Basuki juga menambahkan perihal rencana anggaran tahun 2018 yang akan menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonimi yang merata dalam upaya mengurangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

Untuk mengupayakan hal tersebut, Basuki menginstruksikan pembangunan infrastruktur PUPR pada 2018 lebih mengoptimalkan potensi kontraktor swasta dan mendorong investasi dalam negeri. Melalui program infrastruktur padat karya, penuntasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja bisa dioptimalkan.

2018, PUPR mendapat anggaran sebesar Rp 107,38 triliun dengan alokasi Rp 48,87 triliun untuk penyelesaian proyek strategis nasional dan Rp 11,23 triliun untuk pembangunan infrastruktur padat karya. Dari jumlah anggaran tersebut, dianggarkan juga untuk upah sebesar Rp 2,42 triliun yang ditargetkan bisa menyerap 263.646 orang tenaga kerja.