JAKARTA – Asosiasi meyakini pemerintah mampu menjaga momentum pertumbuhan infrastruktur yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional seiring dengan bergulirnya rencana pemangkasan anggaran kembali oleh menteri Keuangan.

Sekretaris Jendral Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Zali Yahya mengharapkan sinergitas antara Kementerian keuangan bersama dengan Kementerian PUPR dan kementerian lain yang berkaitan dengan infrastruktur supaya mengutamakan proyek prioritas.

“Kami sangat berharap dan percaya bahwa yang akan dipotong adalah proyek-proyek yang tidak prioritas sehingga dampaknya minimal. Kita semua perlu menjaga momentum pertumbuhan infrstruktur yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya Minggu (7/8/2016)

Sementara itu, Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) mengharapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memangkas lagi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun depan.

Pasalnya, Kementerian PUPR perlu ditunjang oleh anggaran operasional yang memadai dalam upayanya membangun infrastruktur dan perumahan untuk rakyat.

Menurut Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (BPP Gapensi) H.Andi Rukman Karumpa, Kementerian PUPR tergolong kementerian yang berkinerja baik. Dia menilai dalam dua tahun terakhir, pemerintah pusat telah sukses mengeksekusi berbagai proyek-proyek infrastruktur.

Selain itu dia juga menyatakan sejumlah pencapaian membuat perekonomian Indonesia mulai bangkit dengan pertumbuhan yang mulai atraktif pada kuartal II/2016

Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,18% year-on-year (y-o-y) pada kuartal II/2016. Secara kuartalan (quarter-to-quarter) ekonomi tumbuh 4,02%. Gapensi melihat, salah satu kontributor pertumbuhan tersebut adalah mulai bergeraknya sektor infrastruktur dan konstruksi.

“Kami melihat ada banyak terobosan dilakukan pemerintah di sektor ini sehingga ekonomi bisa mengejutkan tumbuh 5,18%,” ujarnya

Sebagaimana diketahui, pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 melakukan penghematan sekitar Rp50,6 triliun. Dari jumlah tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkena pemotongan anggaran Rp8,4 triliun.