JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tengah bernegosiasi dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang meminati ruas tol Serang-Panimbang sepanjang 84 km terkait porsi dukungan yang akan diberikan oleh pemerintah. 

Kepala BPJT Herry Trispautra Zuna mengungkapkan dalam ketentuan skema viability gap fund (VGF) atau dana dukungan tunai, porsi pendanaan yang dapat ditanggung pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur maksimal 49% dari total biaya konstruksi. Akan tetapi ujarnya, investor meminta lebih dari jumlah tersebut.

BPJT lanjutnya masih akan mengkaji pertimbangan investor dalam mengajukan permintaan itu. Pasalnya pihaknya juga telah memiliki penghitungan tersendiri dalam menentukan porsi dukungan. Dia mengharapkan BUJT yang bersangkutan bersedia menurunkan permintaan sehingga sesuai dengan persyaratan

Herry mengatakan negosiasi akan terus dilakukan pasalnya hanya terdapat satu konsorsium yang melaju. Dalam ruas Serang-Panimbang, konsorsium PT Wijaya KaryaTbk. berpartner dengan Pembangunan Perumahan serta Jababeka yang mengajukan dokumen penawaran. Sebelumnya, PT Waskita Toll Road yang juga dinyatakan lolos prakualifikasi tak memasukkan dokumen penawaran tender.

“Saya tidak tahu kenapa [BUJT] minta segitu, tapi nanti di proses negosiasi kan bisa tahu pertimbangannya apa. Kalau nggak [sepakat], nanti kami lihat lagi bagaimananya karena bidder-nya cuma satu. Ini kan masih negosiasi, masih proses. Biar mereka kerja dululah,” katanya akhir pekan ini

Sementara itu Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto mengungkapkan investor ruas itu menghendaki dukungan dua kali lipat dari prediksinya. Dengan demikian gap yang diminta supaya layak terlalu besar.

Dia menargetkan negosiasi dapat disepakati hingga akhir tahun ini. “Negosiasi masih akan  terus dilakukan. Hasilnya akan kami dorong sampai Desember,” katanya.

Selain itu terkait proyek yang masuk dalam daftar prioritas lainnya, SPAM Semarang Barat, pihaknya masih akan mempertimbangkan skema KPBU yang diusulkan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Sebelumnya, pihaknya akan menyiapkan proyek itu menggunakan APBN,dan telah menganggarkan dalam APBN 2017. “Belum ada keputusan, baru didorong. Kan ada untung ruginya supaya dilihat lagi dibandingkan apple to apple mana yang lebih menguntungkan,” ungkapnya.