Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali membuka lelang dini untuk 4.060 paket senilai Rp 46,64 triliun dari kegiatan pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran 2021. Lelang dini ini sendiri telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sejak Oktober 2020 dan telah terekam dalam sistem e-monitoring dengan jumlah paket lelang akan terus bertambah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan lelang dini ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur yang didorong dengan pekerjaan yang dimulai lebih awal. Hal ini juga menjadi salah satu wujud menjaga kepercayaan masyarakat dalam membelanjakan uang negara dalam proyek-proyek infrastruktur.

"Kontraktor/penyedia jasa yang berkualitas dengan sendirinya akan banyak dicari oleh pengguna jasa," kata Menteri Basuki

Selain itu, Menteri Basuki juga menilai proses pelelangan ini dapat meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi, penyederhanaan regulasi, peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri atau TKDN, peningkatan peran UMKM serta dapat mengoptimalisasi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran dan praktik KKN.

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021 yang sebelumnya telah disetujui oleh Komisi V DPR-RI, Kementerian PUPR mendapatkan pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 149,81 triliun dengan dialokasikan kebeberapa sektor yang diantaranya adalah sektor Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, Konektivitas, Permukiman, Perumahan, Pengembangan SDM, Pembinaan Konstruksi, Pembiayaan Infrastruktur, Dukungan Manajemen, Pengawasan serta Perencanaan Infrastruktur.

Dari total pagu anggaran tersebut, telah dilakukan penyelenggaran tender pada bidang Infrastruktur Sumber Daya Air sebanyak 1.910 paket senilai Rp18,31 triliun, infrastruktur konektivitas 1.235 paket senilai Rp18,8 triliun, infrastruktur permukiman 630 paket senilai Rp7,38 triliun, dan perumahan 257 paket senilai Rp1,88 triliun.