JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, 70% dana yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia harus dipenuhi oleh swasta.

Jokowi menuturkan, setidaknya dibutuhkan dana kurang lebih Rp4.900 triliun hingga 2019. Namun, pemerintah hanya mampu dipenuhi pemerintah sekitar Rp1.500 triliun atau sebesar 30%.

"Artinya 70% yang berperan adalah swasta, pemerintah hanya 30%, kalau orang bisnis melihatnya ini peluang," kata Jokowi saat meresmikan pembukaan Rapimnas Kadin 2016, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Kebutuhan dana pembangunan infrastruktur, kata Jokowi, juga menjadi potensi besar bagi para investor terutama yang ingin terlibat dalam pembangunan infrastruktur nasional.

"Saya lihat menyolok sekali investasi yang datang, banyak yang menanyakan pariwisata dan artinya masuk sisi properti," tambahnya.

Sektor properti menjadi salah satu primadona investasi yang ditawarkan pemerintah Indonesia lantaran sejalan dengan program pemerintah yang mengembangkan 10 destinasi baru, seperti Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, Wakatobi, Pulau Komodo, dan lainnya.

"Banyak investor datang ke saya itu pemilik hotel dan properti besar, ini sejalan dengan sikap pemerintah mengembangkan 10 destinasi," tandasnya.