Kadin dan Pemerintah Dorong Optimalisasi Pembiayaan Alternatif untuk Infrastruktur
Infrastruktur berperan signifikan terhadap kegiatan perekonomian masyarakat yang dapat berujung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini, pemerintah terus menggalakkan berbagai pembangunan infrastruktur di berbagai sektor termasuk energi, telekomunikasi, pengolahan air dan limbah serta transportasi.
Infrastruktur transportasi sendiri dikembangkan dengan berbagai pembangunan seperti infrastruktur jalan, kereta api, sungai dan penyebrangan, pelabuhan hingga bandara. Namun, percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia masih terbentur dengan pembiayaan sehingga memerlukan sumber pembiayaan alternatif untuk mengakselarasi kinerja pembangunan.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa mengatakan melalui pembangunan-pembangunan itu diharapkan mampu meminimalisir ketimpangan aksesibilitas, menciptakan konektivitas antar wilayah dan mengurangi biaya logistik yang masih tinggi. Dengan demikian, secara keseluruhan infrastruktur dapat menciptakan kemandirian bangsa dan daya saing negara dalam tataran kompetisi global.
Kadin mencatat, pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia dihadapkan atas keterbatasan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah. Bappenas mengestimasi setidaknya dibutuhkan biaya mencapai 5,519.4 triliun rupiah hingga 2019 untuk seluruh sektor infrastruktur. Dalam estimasi tersebut setidaknya 40.1 % atau sebesar 2,215.6 triliun rupiah ditargetkan berasal dari budget pemerintah pusat melalui anggaran belanja negara.
Pemerintah berupaya mengantisipasi permasalahan gap pendanaan infrastruktur tersebut melalui beberapa langkah strategis salah satunya adalah dengan upaya peningkatan kelayakan proyek dan melakukan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Penerapannya diharapkan mampu mereduksi beban APBN melalui peningkatan keterlibatan para investor mulai dari pemerintah daerah, BUMN hingga pihak swasta. Swasta sendiri ditargetkan mampu berkontribusi hingga sebesar 30.7% atau setara 1,692.3 triliun rupiah dari total budget kebutuhan infrastruktur Indonesia.
Disisi lain, pemerintah juga terus berupaya untuk melakukan terobosan dan mengeluarkan kebijakan yang kondusif bagi iklim investasi atas kondisi terbatasnya budget pemerintah. Selain menggunakan dana investasi asing, terdapat potensi keuangan domestik seperti pasar saham, obligasi, reksa dana, dana pensiun, dan asuransi dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur.
Namun demikian, realisasinya masih menemui kendala dan berbagai tantangan. Peningkatan kelayakan proyek dan pemanfaatan potensi pembiayaan dari pangsa pasar domestik ini perlu dimaksimalkan melalui kebijakan dan mekanisme aturan yang mendukung.
“Dengan adanya pemanfaatan alternatif pembiayaan infrastruktur maka kita harapkan dapat meningkatkan investasi bagi percepatan pembangunan dan secara bersamaan meningkatkan aliansi strategis antara pemerintah dan swasta,” ungkap Erwin Aksa.
Kadin, kata Erwin, sebagai mitra strategis pemerintah yang merupakan wakil dari sektor swasta dan pelaku pembangunan terus berupaya berperan aktif dalam mendukung program pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dengan memberikan masukan, saran dan pandangan strategisnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat bangsa dan negara.
Melalui Focus Group Discussion (FGD) antara Kadin Indonesia dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diharapkan dapat ditemukan pola peningkatan kelayakan proyek infrastruktur dan mengoptimalkan pemanfaatan alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, dapat pula menghasilkan rekomendasi kebijakan dan regulasi yang kondusif bagi penguatan peran pemerintah, investor dan badan usaha dalam pembiayaan infrastruktur.
“Kami ingin meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara Kadin dengan Pemerintah dalam melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur,” pungkas Erwin.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa mengatakan melalui pembangunan-pembangunan itu diharapkan mampu meminimalisir ketimpangan aksesibilitas, menciptakan konektivitas antar wilayah dan mengurangi biaya logistik yang masih tinggi. Dengan demikian, secara keseluruhan infrastruktur dapat menciptakan kemandirian bangsa dan daya saing negara dalam tataran kompetisi global.
Kadin mencatat, pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia dihadapkan atas keterbatasan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah. Bappenas mengestimasi setidaknya dibutuhkan biaya mencapai 5,519.4 triliun rupiah hingga 2019 untuk seluruh sektor infrastruktur. Dalam estimasi tersebut setidaknya 40.1 % atau sebesar 2,215.6 triliun rupiah ditargetkan berasal dari budget pemerintah pusat melalui anggaran belanja negara.
Pemerintah berupaya mengantisipasi permasalahan gap pendanaan infrastruktur tersebut melalui beberapa langkah strategis salah satunya adalah dengan upaya peningkatan kelayakan proyek dan melakukan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Penerapannya diharapkan mampu mereduksi beban APBN melalui peningkatan keterlibatan para investor mulai dari pemerintah daerah, BUMN hingga pihak swasta. Swasta sendiri ditargetkan mampu berkontribusi hingga sebesar 30.7% atau setara 1,692.3 triliun rupiah dari total budget kebutuhan infrastruktur Indonesia.
Disisi lain, pemerintah juga terus berupaya untuk melakukan terobosan dan mengeluarkan kebijakan yang kondusif bagi iklim investasi atas kondisi terbatasnya budget pemerintah. Selain menggunakan dana investasi asing, terdapat potensi keuangan domestik seperti pasar saham, obligasi, reksa dana, dana pensiun, dan asuransi dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur.
Namun demikian, realisasinya masih menemui kendala dan berbagai tantangan. Peningkatan kelayakan proyek dan pemanfaatan potensi pembiayaan dari pangsa pasar domestik ini perlu dimaksimalkan melalui kebijakan dan mekanisme aturan yang mendukung.
“Dengan adanya pemanfaatan alternatif pembiayaan infrastruktur maka kita harapkan dapat meningkatkan investasi bagi percepatan pembangunan dan secara bersamaan meningkatkan aliansi strategis antara pemerintah dan swasta,” ungkap Erwin Aksa.
Kadin, kata Erwin, sebagai mitra strategis pemerintah yang merupakan wakil dari sektor swasta dan pelaku pembangunan terus berupaya berperan aktif dalam mendukung program pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dengan memberikan masukan, saran dan pandangan strategisnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat bangsa dan negara.
Melalui Focus Group Discussion (FGD) antara Kadin Indonesia dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diharapkan dapat ditemukan pola peningkatan kelayakan proyek infrastruktur dan mengoptimalkan pemanfaatan alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, dapat pula menghasilkan rekomendasi kebijakan dan regulasi yang kondusif bagi penguatan peran pemerintah, investor dan badan usaha dalam pembiayaan infrastruktur.
“Kami ingin meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara Kadin dengan Pemerintah dalam melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur,” pungkas Erwin.
Sumber: http://www.kadin-indonesia.or.id
