Jakarta – Komitmen dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk dapat terus meningkatkan peran serta kontraktor lokal dalam pembangunan infrastruktur nasional terus ditingkatkan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin yang menyatakan hal tersebut sudah dibuktikan lewat peningkatan jumlah kontraktor menengah ke bawah yang melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pada 3.086 paket yang telah selesai lelang dini.

Dari jumlahnya yang tiga ribuan paket pekerjaan, lebih dari 90 persen adalah kelas menengah yang di bawah Rp 100 miliar, jadi kontraktor lokal ini kesempatannya akan jauh lebih besar ke depan,” kata Syarif.

Selain itu, Syarif menyampaikan Kementerian PUPR terus melakukan peningkatan kinerja dan perhatian kepada para penyedia jasa konstruksi nasional dengan kualifikasi usaha menengah dan kecil dengan melalui beberapa peraturan yang telah ditetapkan.

“Salah satunya dengan penerbitan perubahan Peraturan Menteri (Permen) nomor 31 Tahun 2015 menjadi Permen nomor 7 Tahun 2019 sehingga yang tadinya segmen pasarnya pekerjaan konstruksi senilai Rp 50 miliar itu paket besar, kita revisi naikkan yang di atas Rp 100 miliar baru masuk kategori paket besar,”jelas Syarif

Sebelumnya hal ini sempat mendapat perhatian lebih dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dalam pembahasannya di Rapimnas dan Seminar Nasional yang diadakan di Jakarta, pada 29-30 Januari 2020. Dalam Rapimnas tersebut juga dihadiri oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang menyampaikan terkait strategi peningkatan industri konstruksi nasional pada pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Dari total anggaran pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR sebesar Rp 120 triliun pada tahun 2020, terdapat 7.426 paket kontraktual senilai Rp 93,5 triliun yang dilelang. Sejak 6 November 2019 hingga 29 Januari 2020 tercatat sebanyak 3.086 paket senilai Rp 36,2 triliun telah dilakukan tender dini. Bersamaan dengan peresmian Terowongan Nanjung secara simbolis 100 paket kontrak atau senilai Rp 4,8 triliun ditandatangani secara serentak disaksikan Presiden Joko Widodo dan 95 persennya merupakan kontraktor-kontraktor lokal yang hadir,” kata Menteri Basuki

Selain itu Menteri Basuki juga mengingatkan kembali kepada kontraktor swasta nasional/lokal dengan kualifikasi menengah dan kecil untuk dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membangun infrastruktur, oleh karena itu ia menyampaikan peningkatan kualitas menjadi tuntutan utama yang menjadi perhatian.

“Saya berpesan, khususnya untuk yang mengerjakan pembangunan pasar, sekolah, madrasah, yang selama ini di bawah Kementerian lain ditugaskan kepada Kementerian PUPR, saya ingatkan bahwa pada saat kita menandatangani kontrak, penyedia jasa dan pengguna jasa menjadi satu tim dengan perannya masing-masing. Jadi saya minta bekerja sama dengan betul, untuk mendapatkan hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi,”kata Menteri Basuki