Medan – Di masa reses persidangan ke IV, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja untuk meninjau infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) di Provinsi Sumatera Utara pada 2-4 Mei. Saat meninjau, rombongan yang terdiri dari 18 anggota dan dipimpin oleh H Muhidin M Said tersebut didampingi oleh Direktur Sungai Pantai Kementerian PUPR Hari Suprayogi, Kepala BWS Sumatera II Barru Panjaitan, Kepala BPJN II Paul Ames Halomoan dan mitra Komisi V DPR RI dari kementerian/lembaga yang lainnya.

Mengawali kunjungannya di Kota Medan, Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai yang panjangnya mencapai 16,8 kilometer (main road) dengan biaya investasi senilai Rp 1,6 triliun. Pembangunan jalan tol yang direncanakan akan berlangsung selama tiga tahun tersebut ditargetkan rampung pada 2017.

Pengerjaan konstruksi Jalan Tol Ruas Medan-Binjai dibagi menjadi tiga seksi, seksi I ruas Tanjung Mulia-Helvetia sepanjang 6,27 kilometer, Seksi II ruas Helvetia-Semayang sepanjang 6,1 kilometer, dan Seksi III Semayang-Binjai sepanjang 4,2 kilometer.

Paul menjelaskan, pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai sampai saat ini baru 78 persen dan masih terus dikoordinasikan dengan pemerintah setempat. Untuk pembangunan fisik Seksi II mencapai 18 persen dan Seksi III mencapai 37 persen.

“Beberapa lahan masih terkendala pembebasan sehingga belum bisa dilakukan pekerjaan konstruksi pada main road seksi I dan akses Helvetia, DED (Rencana Tehnik Akhir) yang belum selesai, serta design gerbang tol dan design kantor cabang belum selesai,” tutur Paul.

Usai meninjau Tol Medan-Binjai, rombongan meninjau infrastruktur penanggulangan banjir Kota Medan pada pekerjaan perkuatan tebing Sungai Deli sepanjang 206 meter yang sudah rampung dan memakan biaya Rp 6,88 miliar tahun anggaran (TA) 2015. Sementara untuk sisi sepanjang 450 meter yang nilainya Rp 12,9 miliar (TA 2016) sedang dalam pekerjaan konstruksi.

Pengendalian banjir Kota Medan rencananya dilaksanakan dengan menangani daerah hilir Sungai Deli yang memiliki panjang 73 kilometer. Barru menyampaikan bahwa masih ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, seperti lahan yang harus dibebaskan dan adanya bangunan liar di sekitar bantaran Sungai Deli dan Babura.

Menurut Barru, perlu adanya peran serta pemerintah provinsi dalam pembebasan lahan untuk mendukung pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan dalam pengendalian banjir Kota Medan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitar bantaran sungai.

Selanjutnya rombongan menuju pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan MBR Kota Medan. Pembangunan SPAM tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mencapai target 100 persen akses aman air untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum kawasan Medan Labuhan Kota Medan.

Untuk memenuhi kebutuhan air minum sebanyak 6.400 Sambungan Rumah (SR) atau setara dengan 25.600 jiwa, pada TA 2015 dilaksanakan kegiatan optimalisasi IPA Martubung/Medan Belawan untuk pengadaan dan pemasangan pipa sepanjang 3.930 meter dengan pembiayaan Rp 7 miliar, dan optimalisasi IPA Martubung/Medan Deli untuk pengadaan dan pemasangan perlintasan pipa sepanjang 4.278 meter dengan pembiayaan Rp 6,1 miliar.

Diakhir kegiatan, rombongan Komisi V DPR RI bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara dan jajarannya untuk dengar pendapat terkait pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara dalam sambutannya, mengharapkan dukungan Komisi V di Provinsi Sumatera Utara untuk membangun infrastruktur PUPR baik di bidang air, jalan dan jembatan, serta permukiman dan perumahan. Menurutnya pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi di provinsi sumatera utara.