Jakarta - Sebanyak 4.141 paket pekerjan kontraktual di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2017, telah ditandatangi kontraknya termasuk paket tahun jamak yang terekam dalam sistem emonitoring Kementerian PUPR per tanggal 3 Maret 2017 pukul 16.00 WIB. Nilai pekerjaan yang sudah terkontrak mencapai Rp 50,62 triliun atau 65 persen dari anggaran pekerjaan kontraktual sebesar Rp 77,66 triliun yang terbagi dalam 11.071 paket pekerjaan.

Dengan semakin cepatnya penandatanganan kontrak dilakukan, maka pekerjaan dimulai dan dari sisi ekonomi, akan menggerakkan sektor rill di daerah dari Sabang sampai Merauke.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan prioritas anggaran Kementerian PUPR berupa belanja modal yang bersifat menambah asset negara dan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi tahun 2017 sebesar Rp 101,496 triliun, porsi belanja belanja modal Rp 76,27 triliun (75,1%), disusul belanja barang Rp 22,48 triliun (22,2%), dimana Rp 5,6 triliun merupakan belanja barang berkarakter belanja modal, dan belanja pegawai dan rutin Rp 2,75 triliun (2,7%).

Paket yang telah terkontrak tersebut sebagian besar merupakan paket pekerjaan yang ada pada empat Direktorat Jenderal (Ditjen) yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar di Kementerian PUPR. Ditjen Sumber Daya Air dari jumlah 3.984 paket, telah terkontrak 1.716 paket pekerjaan senilai Rp 19,06 trilun yang utamanya untuk pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan nasional seperti pembangunan bendungan, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, dan pengendali banjir. 

Pada Ditjen Bina Marga dari jumlah 3.657 paket, telah terkontrak 1.288 paket pekerjaan senilai Rp 22,14 triliun, yang utamanya digunakan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk jalan perbatasan.   

Sementara di Ditjen Cipta Karya dari jumlah 2.313 paket, telah terkontrak sebanyak 792 paket senilai Rp 5,69 triliun untuk peningkatan kualitas kawasan permukiman di Indonesia melalui penyediaan sanitasi, air bersih, dan pengelolaan air limbah. Untuk bidang perumahan melalui anggaran di Ditjen Penyediaan Perumahan, dari jumlah 724 paket, telah terkontrak sebanyak 301 paket senilai Rp 3,64 triliun. Untuk progres penyerapan keuangan Kementerian PUPR sebesar 4,94 persen dan progres fisik konstruksi sebesar 4,56 persen.

Menteri Basuki mengungkapkan salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah kesenjangan antara wilayah dan kawasan yang masih tinggi. Untuk itu ia terus mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih merata pada kawasan perbatasan, kawasan pulau terluar, kawasan tertinggal, dan kawasan pedesaan melalui berbagai program untuk masyarakat miskin antara lain jalan akses dan lingkungan, jembatan gantung, irigasi kecil,  Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), rumah swadaya, dan rumah susun.

Menurutnya tantangan pembangunan ke depan semakin besar, untuk itu pembangunan infrastruktur akan terus dipercepat untuk dapat mencapai sasaran RPJMN 2015-2019.