Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam acara Rapat Kerja bertema Evaluasi Pelaksanaan 2019 & Persiapan Penganggaran 2020 menjelaskan dalam belanja infrastruktur di lingkungan Kementerian PUPR haruslah berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui investasi.

Hal ini dipertegas oleh Basuki bahwa infrastruktur yang dibangun harus memberikan dampak ekonomi yang diantaranya adalah pemerataan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan kawasan dan juga membuka lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan ikutannya.

“Tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa memberi dampak terhadap perekonomian. Misalnya pembangunan jalan harus terkoneksi dengan kawasan industri, pelabuhan dan pariwisata. Selain itu, kini tugas tersebut bukan hanya membangun infrastruktur dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN, namun juga memberikan layanan untuk kemudahan investasi bagi swasta dan badan usaha, “ kata Menteri Basuki

Menteri Basuki juga menjelaskan terkait pelaksanaan Raker ini juga sebagai tindaklanjut dari apa yang disampaikan Menteri Keuangan terkait realisasi keuangan Kementerian PUPR berada di bawah rata-rata nasional yakni 40%. Sementara itu untuk realisasi keuangan Kementerian PUPR per tanggal 8 Juli 219 kemarin adalah sebesar 26,18% dan realisasi fisiknya sebesar 27,36% dari total anggaran Rp 117,81 triliun.

“Kementerian Keuangan juga menyampaikan catatan bahwa Kementerian yang penyerapan tinggi lebih banyak pada belanja bantuan sosial. Bukan ingin membela diri, Kementerian PUPR mengalami reorganisasi, kemudian ada Pemilu, dan libur Hari Raya Idul Fitri, sehingga sebagian pekerjaan harus dihentikan. Dari hasil evaluasi Raker hari ini, prognosis kami bahwa realisasi keuangan akhir tahun 2019 adalah 92,75%,” jelas Menteri Basuki

Untuk mendukung tercapainya target tersebut, Basuki menyampaikan pelelangan akan ditargetkan tuntas secara keseluruhan pada Juli 2019. Namun di tahun 2019 ini pelelangan barang dan jasa tersebut dilakukan oleh unit organisasi baru Kementerian PUPR yaitu Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) yang berada di setiap provinsi.

BP2JK didukung sumber daya manusia yang independen dan proses bisnis lebih baik sehingga diharapkan proses dan hasil pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kementerian PUPR lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.

Menteri PUPR juga menyampaikan bahwa dirinya mengharapkan swasta dapat tumbuh lebih signifikan. Untuk itu Kementerian PUPR membatasi keterlibatan BUMN Karya untuk tidak menangani paket-paket pekerjaan dengan nilai dibawah Rp100 Miliar.