Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) mengatakan pola kerjasama infrastruktur transportasi antara BUMN/BUMS tanpa menjual aset optimalkan pelayanan publik. Kebijakan tersebut dinilai menciptakan daya saing layanan publik dan merupakan solusi untuk menyikapi pembatasan dana APBN.

Menurut Budi, dengan pola kerjasama seperti ini akan meningkatkan konektivitas Indonesia di dalam maupun Luar Negeri.

“Kolaborasi internasional dalam pengelolaan infrastruktur transportasi itu juga meningkatkan layanan publik kepada pengguna jasa bandara dan pelabuhan dan itu menjadi lebih kompetitif dan bersaing, sebagai contoh, operator dari Belanda Port Of Rotterdam atau Dubai kerjasama dengan Kuala Tanjung secara tidak langsung maka Shipping Line yang dari Belanda, dari Dubai akan punya interest yang lebih untuk membangun koneksi, padahal koneksi itu yang mahal,” ujarnya.

Ahmad Ma'ruf, Ekonom dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Kamis (16/11/2017) mengatakan "Defisit anggaran bisa ditempuh banyak cara salah satunya kerjasama pemerintah dengan swasta yang selama Ini model tersebut telah dilakukan. Swasta akan tertarik jika kegiatan proyeknya bernilai ekonomi tinggi seperti bikin tolll, bikin bandara".

Menurutnya, pola kerjasama Swasta Nasional dan Asing dinilai lebih aman dibandingkan hutang, meskipun masyarakat akan menanggung biaya layanan.

Menhub mnyebutkan, dalam waktu dekat ada dua proyek infrastruktur transportasi yang akan dibangun bukan dengan biaya APBN, melainkan dibiayai oleh pihak Swasta. Kedua proyek itu ialah LRT Jabodetabek dan proyek Bandara Kertajati. APBN kemudian akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah lain seperti Papua dan Kalimantan Utara. Ia juga berharap, kedepannya infrastruktur dalam negeri bisa bersaing dengan negara lain.