Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan proyek infrastruktur untuk 2020 hingga 2024. Dalam rapat kerja (Raker) yang diadakan oleh Kementerian PUPR bersama dengan Komisi V DPR RI Periode 2019-2024, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan beberapa poin terkait dengan evaluasi anggaran Kementerian PUPR 2015-2019 serta rencana strategis dan program kerja Pembangunan Infrastruktur PUPR 2020-2024.

Dalam penjelasannya, Menteri Basuki menyampaikan dalam realisasi proyek infrastruktur dibutuhkan total dana sekitar Rp 2.000 triliun. Namun Menteri Basuki menjelaskan besaran dana itu tak bisa disiapkan karena pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya bisa mengucurkan hingga Rp650 triliun selama lima tahun ke depan. Oleh karenanya, dia membutuhkan bantuan dari swasta.

"Ini totalnya kita hitung sekitar Rp2.000 triliun yang dibutuhkan tapi APBN kan kita cuma Rp120 triliun sekitar itu (per tahun) jadi lima tahun kira-kira Rp620-650 triliun saja. Sisanya dari swasta melalui KPBU atau investasi,"Jelas Menteri Basuki

Menteri Basuki juga menjelaskan untuk proyek infrastruktur lima tahun ke depan ini akan lebih banyak porsinya untuk swasta dibanding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sangat berbeda dengan lima tahun lalu di mana perusahaan BUMN yang lebih dominan dilibatkan. Hal ini tidak terlepas dari putusan Presiden Joko Widodo yang menyatakan akan lebih membagi rata proyek infrastruktur ke pihak swasta.

"Namun itu tergantung investasinya. Makanya tergantung ada KPBU dan investasi. Pak Bahlil lagi coba tarik investasi," kata Menteri Basuki

Ia juga menjelaskan proyek-proyek infrastruktur ini juga akan segera dimulai tahapan lelang nya, sehingga pada Januari 2020 nanti sudah ada yang dimulai kontrak proyeknya. Dia menjabarkan proyek-proyek yang akan dibangun pada lima tahun mendatang. Untuk sumber daya air, Kementerian PUPR akan meningkatkan daya tampung air menjadi 60 meter kubik per kapita per tahunnya. Salah satunya dengan cara membangun 60 unit bendungan baru di mana 45 unit bendungan merupakan lanjutan dari sebelumnya sehingga tinggal menambah 15 unit bendungan baru lagi pada 2021. Selain itu juga membangun 1.000 embung.

"Kami harapkan sekarang ini sudah mulai lelang, kami harap Januari sudah ada kontrak sebesar 30 persen dari total anggaran PUPR yang anggaran belanja modal bisa ditandatangani pada Januari,"jelas Menteri Basuki

Kemudian juga membangun daerah irigasi seluas 500.000 hektare dan revitalisasi jaringan irigasi 250.000 ha. Pihaknya juga memastikan ketersediaan air baku 20 meter kubik per detiknya dan membangun pengendali banjir serta pengaman pantai hingga 2.100 kilometer. Selanjutnya, infrastruktur konektivitas berupa jalan dan jembatan. Pihaknya akan membangun 2.500 km jalan tol di mana yang paling diutamakan penyelesaian ialah tol Trans Sumatera.

"Tol Sumatera harus selesai, kemudian tol non Trans Jawa yang dari selatan Cigatas, Cileunyi, Garut, Tasik itu harus. Sekarang sudah kita lelang. Kemudian dari Kulonprogo  New Jogja Airport ke Jogja ke Solo udah tender,"kata Menteri Basuki

Selain itu terdapat juga untuk pembangunan 3.000 km jalan baru, 60.000 meter jembatan, dan 35.000 km flyover atau underpass yang akan menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur 2021-2024. Selanjutnya infrastruktur pemukiman. Kementerian PUPR akan meningkatkan akses air minum layak di pemukiman hingga 90% selama lima tahun mendatang dari sekarang 80%. Sementara untuk bisa mencapai 100% diperlukan waktu hingga 10 tahun.

"Jalan nasional 3.000 km termasuk jalan perbatasan yang sekarang sudah nyambung tapi belum diaspal kita perkerasan dengan aspal," kata Menteri Basuki

Adapun untuk infrastruktur perumahan, dalam lima tahun mendatang pihaknya masih akan meneruskan program 1 juta rumah. Sejak 2018 target 1 juta rumah telah berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 1,1 juta rumah dan pada 2019 meningkat menjadi 1,2 juta rumah.

"Program pembangunan perumahan ada 50.000 unit rusun, 1,5 juta unit rumah swadaya, 25.000 unit rumah khusus untuk pekerja medis, perbatasan, dan misionaris yang memang membutuhkan rumah dinas khusus itu," tutur dia.